Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (Satgas PASTI) menghentikan kegiatan operasional dua entitas, yaitu YWWSDC dan RTHAE, setelah menemukan indikasi pelanggaran dalam penawaran investasi aset kripto dan aset keuangan digital kepada masyarakat.
Kedua entitas tersebut tidak tercatat memiliki izin dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai Pedagang Aset Keuangan Digital (PAKD), meskipun mengklaim memiliki izin di luar negeri dan mengatakan sedang mengurus perizinan di OJK.
Sekretariat Satgas PASTI, Hudiyanto, menegaskan imbauan kehati-hatian publik terkait penawaran yang mengatasnamakan perusahaan asing atau mengklaim proses perizinan di OJK.
Pernyataan tersebut disampaikan Hudiyanto di Jakarta, Senin, 31 Agustus 2026.
Satgas PASTI meminta masyarakat memastikan legalitas pihak penawar sebelum melakukan transaksi dan memahami karakteristik, manfaat, serta risiko produk investasi untuk mengurangi potensi kerugian.
YWWSDC mengklaim merupakan bagian dari YWWSDC Group US Ltd yang memiliki izin di Colorado, Amerika Serikat, serta menawarkan layanan trading aset kripto dan pembelian token melalui platform bernama YWWSDC.
Hasil klarifikasi dan verifikasi Satgas PASTI menemukan YWWSDC tidak memiliki izin OJK sebagai PAKD dan kegiatan usahanya tidak sesuai dengan izin yang diterbitkan Kementerian Investasi dan Hilirisasi atau BKPM.
Aplikasi dan situs web YWWSDC juga tidak tercatat sebagai Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) di Kementerian Komunikasi dan Digital.
Satgas PASTI juga menemukan indikasi perubahan alamat tautan yang menggunakan nama berbeda namun menampilkan tampilan serupa, yang berpotensi menyesatkan pengguna.
Sementara itu, RTHAE menawarkan investasi melalui platform yang bernama Retail Trader Hosted Automates Engine, termasuk penawaran perdana token yang diklaim akan tercatat di bursa milik RTHAE.
RTHAE sempat menjanjikan pengembalian dana apabila token tidak jadi tercatat di bursa, namun verifikasi menunjukkan entitas tersebut tidak memiliki badan hukum di Indonesia dan tidak berizin OJK sebagai PAKD.
Kegiatan usaha RTHAE juga berdasarkan pemeriksaan tidak sesuai dengan izin dari Kementerian Investasi dan Hilirisasi atau BKPM.
Serupa dengan temuan pada YWWSDC, aplikasi dan situs RTHAE tidak terdaftar sebagai PSE di Kementerian Komunikasi dan Digital.
Atas dasar temuan tersebut, Satgas PASTI menghentikan operasi kedua entitas dan memblokir akses terhadap aplikasi serta tautan yang terkait.
Satgas PASTI akan berkoordinasi dengan aparat penegak hukum untuk langkah penindakan selanjutnya, dan meminta masyarakat yang merasa dirugikan segera melapor ke aparat penegak hukum setempat.
Satgas kembali mengingatkan agar publik waspada terhadap tawaran investasi yang menjanjikan keuntungan tinggi dan tidak logis, serta terhadap klaim perizinan OJK atau penggunaan nama perusahaan asing.
Pelaporan indikasi investasi ilegal dapat dilakukan melalui kanal Satgas PASTI atau Kontak OJK 157.
Khusus korban penipuan transaksi keuangan, pelaporan ke Indonesia Anti-Scam Centre atau IASC dianjurkan untuk mendukung upaya pemblokiran rekening pelaku.







