Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Cirebon yang juga anggota Komisi III DPRD Kota Cirebon, Sarifudin SH, meminta agar seluruh praktik pungutan liar di lingkungan sekolah segera dihentikan.
Pernyataan itu disampaikannya menanggapi keluhan orang tua murid terkait dugaan pungutan dengan modus uang koperasi dan seragam di salah satu SMP Negeri di Kota Cirebon.
Sarifudin menyampaikan hal tersebut kepada Cirebonpos, Senin (20/7/2026), setelah persoalan itu viral di kalangan wali murid dan publik.
Menurut pengaduan orang tua, dugaan pungli mengarah ke SMPN 6 Kota Cirebon karena besaran biaya daftar ulang dianggap memberatkan.
Wali murid disebut diminta membayar hingga Rp2.060.000 untuk siswa perempuan dan Rp1.910.000 untuk siswa laki-laki.
Komplain juga menyoroti mekanisme penyampaian rincian biaya yang dinilai tidak transparan; rincian hanya diproyeksikan singkat saat rapat komite tanpa diserahkan dalam bentuk salinan fisik maupun dokumen digital kepada wali murid.
DPRD melalui Komisi III mendesak agar seluruh proses pembayaran yang bermodus sumbangan dihentikan total hingga dilakukan rasionalisasi yang transparan.
Sebagai tindak lanjut, Komisi III DPRD Kota Cirebon akan memanggil kepala-kepala sekolah SMP Negeri di Kota Cirebon untuk meminta klarifikasi dan melakukan evaluasi terhadap mekanisme pembiayaan sekolah.
Evaluasi itu juga mencakup pertanyaan mengenai relevansi pungutan tersebut mengingat pemerintah telah mengucurkan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).
Sarifudin mengingatkan semua satuan pendidikan negeri agar menaati ketentuan berlaku terkait pendanaan di sekolah.
Ia menegaskan bahwa bila berupa bantuan atau sumbangan sukarela, besaran nominal tidak boleh ditentukan atau dipatok oleh pihak sekolah.







