Anggota Komisi I DPR RI Fraksi PDI Perjuangan Sarifah Ainun Jariyah menegaskan bahwa revisi Undang-Undang (UU) Penyiaran harus diarahkan untuk memperkuat posisi Komisi Penyiaran Indonesia (KPI).
Ia menekankan penguatan tersebut tidak boleh berujung pada praktik sensor yang berlebihan yang mengancam kebebasan berekspresi dan kebebasan pers.
Pernyataan itu disampaikannya saat menguji calon anggota KPI Pusat periode 2026–2029 dalam rangka uji kepatutan dan kelayakan (fit and proper test) di Komisi I DPR RI.
Pernyataan terkait proses revisi ini dikutip Senin (19/7/2026).
Menurut Sarifah, kewenangan KPI saat ini masih terbatas pada pengawasan lembaga penyiaran konvensional yang memanfaatkan spektrum frekuensi publik seperti televisi dan radio.
Ia menyoroti perubahan lanskap informasi di mana platform digital dan media berbasis internet semakin mendominasi arus berita dan konten publik.
Berangkat dari kondisi tersebut, Sarifah meminta para calon komisioner memaparkan konsep ideal penguatan kewenangan KPI apabila nantinya dipercaya memimpin lembaga itu.
Selain itu, ia menguji pandangan peserta mengenai batas peran negara dalam mengatur ruang informasi di era digital, termasuk sejauh mana pengawasan terhadap konten di platform daring dapat dibenarkan.
Sarifah menegaskan perlu ada keseimbangan antara perlindungan kepentingan publik dan penghormatan terhadap hak masyarakat memperoleh informasi serta kebebasan berekspresi.
Ia menambahkan bahwa perluasan kewenangan KPI harus disertai parameter yang jelas agar tidak berkembang menjadi kontrol negara (state control) atau sensor yang berlebihan.
Kejelasan batas kewenangan, menurutnya, menjadi kunci agar KPI dapat melindungi kepentingan publik sekaligus menjaga ruang demokrasi, kebebasan pers, dan kebebasan informasi di Indonesia.







