Anggota Komisi I DPR RI, Sarifah Ainun Jariyah, meminta pemerintah meninjau ulang rencana pelibatan personel TNI dan Polri dalam pengawasan kepatuhan perpajakan secara lebih matang.
Pernyataan itu disampaikannya menyikapi keluarnya Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Nomor SE-8/PJ/2026 tentang Pedoman Pengawasan Kepatuhan Wajib Pajak.
Menurut Sarifah, kebijakan yang menyentuh institusi pertahanan dan keamanan tidak boleh diambil secara tergesa-gesa tanpa kajian menyeluruh.
Ia menegaskan setiap langkah yang mengubah peran TNI wajib didukung landasan hukum yang tegas dan penjelasan publik yang memadai.
Sarifah juga menyampaikan bahwa hingga Selasa (21/7/2026) Komisi I belum menerima penjelasan resmi dari pemerintah mengenai rencana tersebut.
Di sisi lain, kata dia, di tingkat internal TNI belum tampak adanya pembahasan yang mengindikasikan keterlibatan luas dalam urusan perpajakan sipil.
Anggota Fraksi PDI Perjuangan itu mengingatkan bahwa dasar kebijakan tidak cukup bertumpu pada surat edaran kementerian atau kebijakan administratif di tingkat direktorat jenderal.
Ia menekankan TNI merupakan alat pertahanan negara sehingga penugasan di luar fungsi utama perlu dasar hukum sesuai peraturan perundang-undangan.
Sarifah memperingatkan potensi dampak sosial dan psikologis jika aparat keamanan dikerahkan dalam pengawasan pajak tanpa komunikasi yang jelas.
Menurutnya, kehadiran Babinsa atau Bhabinkamtibmas dalam mekanisme pengawasan berisiko menimbulkan kesan intimidatif di masyarakat.
Ia khawatir hal itu membangun kepatuhan berbasis ketakutan atau pendekatan koersif (state of terror), bukan kepercayaan publik.
Sarifah berpendapat peningkatan penerimaan negara lebih efektif jika dibarengi penguatan public trust melalui transparansi, akuntabilitas, dan kepastian hukum.
Surat edaran SE-8/PJ/2026 menyebut rencana perluasan metode pengawasan kewilayahan hingga tingkat desa dengan melibatkan Babinsa dan Bhabinkamtibmas.
Wacana tersebut memicu sorotan karena berpotensi mengaburkan tugas pokok dan fungsi aparat keamanan di ranah sipil.
Menanggapi kritik, Direktorat Jenderal Pajak mengklarifikasi bahwa keterlibatan TNI dan Polri dimaksud hanya sebagai pendampingan operasional kewilayahan.
DJP menegaskan personel keamanan tidak ditugaskan untuk mencari atau mengumpulkan data perpajakan masyarakat secara langsung.







