Sarifah Ainun Jariyah menyatakan dukungan atas Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 273/PUU-XXIII/2025 yang mewajibkan operator seluler menyediakan pilihan layanan agar sisa kuota internet pelanggan tetap aktif dan dapat dimanfaatkan.
Anggota Komisi I DPR RI Fraksi PDI Perjuangan itu menegaskan putusan Mahkamah Konstitusi sebagai langkah penting dalam memperkuat perlindungan hak konsumen di sektor telekomunikasi.
Menurutnya, keputusan yang dibacakan pada 23 Juli 2026 itu menegaskan bahwa sisa kuota internet memiliki nilai ekonomi dan merupakan hak konsumen yang wajib dilindungi secara hukum.
Sarifah dikutip Selasa (28/7/2026) menyatakan bahwa kuota yang telah dibayar tidak boleh dihapuskan sepihak oleh penyedia layanan.
Mahkamah memberikan kewajiban kepada operator untuk menawarkan skema agar sisa kuota bisa dimanfaatkan, termasuk akumulasi atau rollover kuota, perpanjangan masa aktif, pengalihan manfaat, kompensasi, refund (pengembalian dana), maupun bentuk perlindungan lainnya.
Politikus PDI Perjuangan itu meminta pelaku industri telekomunikasi menata ulang model bisnisnya sehingga lebih adil dan transparan bagi pelanggan.
Ia juga menekankan peran pemerintah, khususnya Komdigi, untuk memastikan putusan ini tidak hanya menjadi kebijakan di atas kertas.
Sarifah mengusulkan agar implementasi putusan diatur melalui Permen Komdigi sehingga ketentuan teknis dan mekanisme pelaksanaan jelas bagi operator dan konsumen.
Selain itu, ia mendesak pengawasan ketat agar tidak muncul praktik baru yang merugikan masyarakat, seperti persyaratan berbelit atau biaya tambahan yang tidak proporsional.
Menurutnya, pengawasan tersebut harus mencegah lahirnya mekanisme yang pada praktiknya justru membebani konsumen.
Sebagai penutup, Sarifah menekankan bahwa perlindungan hak konsumen harus diwujudkan dalam layanan nyata yang dirasakan masyarakat, bukan hanya berhenti pada putusan pengadilan.







