Anggota Komisi I DPR RI Fraksi PDI Perjuangan, Sarifah Ainun Jariyah, mendesak pemerintah menempatkan keselamatan dua warga negara Indonesia sebagai prioritas utama menyusul dugaan penyanderaan di Myanmar.
Kedua WNI yang dilaporkan menjadi korban berinisial AE dan S, dan pelaku diduga meminta tebusan sebesar Rp200 juta.
Sarifah menekankan perlunya pemanfaatan penuh jalur diplomasi serta koordinasi lintas institusi untuk mengupayakan pembebasan kedua korban dengan selamat, menurut keterangannya yang dikutip Kamis (23/7/2026).
Ia mendorong keterlibatan intensif otoritas terkait baik di dalam maupun luar negeri agar langkah-langkah penyelamatan dapat dijalankan secara terkoordinasi.
Selain itu, Sarifah meminta agar komunikasi yang konstan dijaga dengan keluarga korban agar mereka memperoleh informasi yang akurat dan terkini tentang perkembangan penanganan kasus.
Sarifah juga mengingatkan masyarakat untuk lebih berhati-hati terhadap tawaran pekerjaan ke luar negeri, khususnya ke negara dengan tingkat risiko keamanan tinggi.
Menurutnya, edukasi mengenai prosedur penempatan tenaga kerja yang legal dan jalur keberangkatan resmi harus terus diperkuat untuk mengurangi potensi menjadi korban kejahatan lintas negara.
Kementerian Luar Negeri menyatakan laporan dugaan penyanderaan diterima pada 15 Juli 2026 dan segera ditindaklanjuti oleh KBRI Yangon.
Hasil koordinasi dengan keluarga serta sumber di lapangan mengindikasikan lokasi keberadaan kedua WNI, kata Kemlu, dan upaya pembebasan masih dilakukan melalui berbagai pendekatan yang tersedia.
Pemerintah disebut terus melakukan langkah-langkah untuk menjamin keselamatan korban, termasuk menjalin komunikasi dan kerja sama dengan pihak-pihak terkait di Myanmar.
Sarifah mengakhiri pernyataannya dengan harapan agar diplomasi dan kerja sama lintas negara terus diperkuat sehingga AE dan S dapat segera kembali ke Tanah Air dengan selamat.







