Anggota Komisi I DPR RI Sarifah Ainun Jariyah mendorong peningkatan alokasi anggaran pertahanan untuk Kementerian Pertahanan (Kemenhan) dan TNI dalam penyusunan RAPBN mendatang.
Dorongan ini ditujukan untuk mempercepat modernisasi alat utama sistem persenjataan (alutsista) sekaligus meningkatkan kesejahteraan prajurit di tengah dinamika keamanan kawasan yang kian kompleks.
Ia menyampaikan pandangan tersebut saat mengikuti Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR RI-DPD RI di lobby Nusantara II, Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta.
Pernyataan itu dikutip Minggu (23/8/2026).
Menurut Sarifah, penguatan anggaran menjadi penting agar target Minimum Essential Force (MEF) dapat tercapai dan program peremajaan alutsista matra darat, laut, dan udara dapat berjalan sesuai kebutuhan.
Tekanan untuk memperkuat anggaran, ujar dia, muncul seiring meningkatnya kompleksitas ancaman dan dinamika keamanan di kawasan.
Selama beberapa tahun terakhir, rasio anggaran pertahanan Indonesia masih berada di kisaran bawah 1 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).
Angka tersebut relatif rendah jika dibandingkan dengan sejumlah negara tetangga di Asia Tenggara seperti Singapura, Malaysia, dan Vietnam yang mengalokasikan sekitar 1,5 hingga 3 persen PDB untuk sektor pertahanan.
Karena itu Sarifah menilai penguatan postur anggaran pertahanan menjadi kebutuhan yang sulit dihindari.
Namun penambahan anggaran harus disusun berdasarkan kebutuhan operasional yang terukur agar penggunaan dana memberikan dampak optimal bagi kemampuan pertahanan nasional.
Komisi I juga memberi perhatian pada peningkatan sarana dan prasarana bagi prajurit, termasuk penyediaan fasilitas perumahan dinas yang layak.
Peningkatan tunjangan operasi bagi prajurit yang bertugas di wilayah 3T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar) turut menjadi bagian dari perhatian tersebut.
Sektor pertahanan siber militer menjadi sorotan lain dalam pembahasan anggaran.
Sarifah menekankan pentingnya penguatan kemampuan di bidang siber untuk mengantisipasi ancaman perang asimetris yang semakin kompleks.
Dengan dukungan anggaran yang memadai dan terukur, Komisi I berharap proses modernisasi dapat berjalan beriringan dengan peningkatan kesejahteraan prajurit.
Langkah ini dipandang krusial dalam memperkuat postur pertahanan nasional menghadapi berbagai tantangan keamanan ke depan.







