Anggota Komisi VII DPR RI Samuel Watimena mengingatkan pemerintah agar kebijakan pemungutan Pajak Penghasilan (PPh) final 0,5 persen bagi pelaku UMKM di platform e-commerce tidak berhenti pada sisi penerimaan negara semata.
Pernyataan itu disampaikan Samuel, politisi PDI Perjuangan, di Jakarta, Senin (3/8/2026).
Aturan pemungutan PPh 0,5 persen melalui marketplace resmi diberlakukan sejak 1 Agustus 2026.
Samuel menegaskan bahwa selain memungut pajak, negara wajib mengurangi beban biaya operasional yang selama ini menekan pelaku usaha kecil di ekosistem digital.
Ia menunjuk pada sejumlah komponen biaya yang kerap membebani pedagang kecil, seperti potongan administrasi marketplace, biaya layanan pembayaran, ongkos kirim, serta pengeluaran untuk iklan digital.
Selain itu, Samuel juga menyoroti biaya yang timbul dari upaya meningkatkan visibilitas produk melalui mekanisme algoritma platform.
Menurutnya, jika akumulasi biaya tersebut lebih tinggi daripada beban pajak, kebijakan fiskal harus dibarengi langkah proaktif untuk memperbaiki struktur biaya tersebut.
Sebagai tindak lanjut, Samuel mengusulkan evaluasi menyeluruh terhadap ekosistem perdagangan digital, termasuk pemeriksaan besaran komisi dan biaya layanan yang dibebankan oleh marketplace.
Ia juga meminta transparansi mekanisme algoritma dan biaya layanan promosi digital agar pelaku UMKM memperoleh kepastian dan akses yang adil.
Usulan lain yang diajukannya meliputi perluasan akses pembiayaan, pelatihan berbasis digital untuk UMKM, serta pemberian insentif dan perlindungan sosial bagi pelaku usaha yang taat membayar pajak.
Samuel menekankan bahwa kepatuhan perpajakan harus diimbangi dengan peningkatan pelayanan publik, kemudahan berusaha, dan iklim usaha digital yang sehat.
Ia berharap pemerintah, DPR, pengelola marketplace, dan pelaku usaha melakukan evaluasi bersama secara berkala agar kebijakan ini menjadi fondasi ekonomi digital yang adil.
Prinsip yang ditekankan Samuel sederhana: UMKM tidak semestinya hanya menjadi objek pemungutan pajak, melainkan harus diakui sebagai mitra strategis dalam pembangunan ekonomi nasional.







