Anggota DPRD Sumatera Utara dari Fraksi PDI Perjuangan, Salmon Sumihar Sagala, menegaskan dukungan terhadap perintah Presiden Prabowo Subianto agar Panglima TNI dan Kapolri mengusut praktik pertambangan ilegal hingga tuntas.
Permintaan itu disampaikan Jumat (14/8/2026) setelah Salmon menyaksikan pidato Presiden dalam Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR-DPD RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, melalui siaran televisi di gedung DPRD Sumut.
Salmon menilai arahan Presiden merupakan momentum untuk menindak tambang tanpa izin yang masih beroperasi di sejumlah wilayah.
Menurutnya, penegakan hukum tidak boleh berhenti pada penangkapan pekerja di lokasi tambang.
Ia mendesak aparat menelusuri pemodal, pengendali, dan pihak yang memberi perlindungan terhadap aktivitas ilegal tersebut.
Salmon menyatakan bila ada indikasi keterlibatan oknum aparat, harus ada pemeriksaan dan sanksi yang tegas.
Ia mengingatkan bahwa praktik tambang ilegal menimbulkan kerugian penerimaan negara.
Selain aspek fiskal, Salmon menyoroti dampak lingkungan yang ditimbulkan oleh aktivitas pertambangan tanpa izin.
Ancaman keselamatan masyarakat dan potensi konflik lahan juga menjadi perhatian utama dalam pernyataannya.
Untuk itu, ia meminta penegakan hukum dilakukan sampai menyingkap aktor intelektual yang mengendalikan operasi ilegal.
Salmon meminta TNI dan Polri melakukan pemetaan terhadap wilayah yang diduga menjadi lokasi tambang tanpa izin.
Pengawasan harus berlangsung secara berkelanjutan dengan melibatkan pemerintah daerah dan instansi terkait, menurutnya.
Langkah tersebut dimaksudkan agar lokasi yang telah ditertibkan tidak kembali beroperasi setelah aparat meninggalkan tempat.
Secara khusus, Salmon meminta pemerintah dan aparat penegak hukum tidak menutup mata terhadap potensi tambang ilegal di Sumatera Utara.
Wakil rakyat dari daerah pemilihan Karo, Dairi, dan Pakpak Bharat itu menyerukan koordinasi antar pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, aparat penegak hukum, dan masyarakat untuk melaporkan serta menghentikan aktivitas tanpa izin.
Ia menekankan bahwa kekayaan alam Indonesia adalah aset negara yang harus dikelola demi kemakmuran rakyat, bukan menjadi sumber keuntungan bagi segelintir pihak melalui praktik ilegal.
Fraksi PDI Perjuangan DPRD Sumut, menurut Salmon, memberikan dukungan penuh terhadap langkah Presiden dan menuntut agar upaya penindakan berjalan tanpa pilih kasih.
Salmon menutup pernyataannya dengan menegaskan bahwa siapa pun yang terlibat — pemodal, pengendali, atau pembeking — harus diungkap dan diproses sesuai hukum.







