Anggota DPRD Sumatera Utara dari Fraksi PDI Perjuangan, Salmon Sumihar Sagala, menyatakan dukungan penuh atas instruksi Presiden Prabowo Subianto kepada Panglima TNI dan Kapolri untuk menindak praktik pertambangan ilegal secara menyeluruh.
Salmon menegaskan perintah Presiden harus segera diwujudkan dalam operasi nyata di lapangan.
Keterangan itu disampaikan Salmon pada Jumat (14/8/2026) menyusul pidato Presiden dalam Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR-DPD RI di Kompleks Parlemen, Jakarta.
Saat menonton siaran pidato tersebut di gedung DPRD Sumut, Salmon mendorong aparat untuk tidak memberi toleransi terhadap tambang ilegal yang mendapat perlindungan oknum.
“Ini perintah Presiden yang sangat jelas dan harus kita dukung. Kalau benar ada tambang ilegal yang dilindungi oknum aparat, maka tidak boleh ada kompromi. Siapa pun yang terlibat harus diperiksa dan ditindak sesuai hukum,” ujarnya.
Menurut Salmon, penindakan yang hanya menjerat pekerja lapangan tidak cukup.
Ia meminta agar penyidikan juga membidik aktor intelektual, pemodal, pengendali, serta pihak yang memberi perlindungan terhadap aktivitas tambang tanpa izin.
“Kita ingin penegakan hukum yang benar-benar sampai ke akar persoalan. Jangan hanya menangkap operator atau pekerja di lapangan, tetapi aktor intelektual, pemodal dan pihak yang membekingi harus diungkap. Kalau ada oknum aparat yang bermain, justru harus diberikan sanksi lebih tegas,” tegas Salmon.
Politikus asal daerah pemilihan Karo, Dairi dan Pakpak Bharat itu mengingatkan dampak luas dari pertambangan ilegal.
Ia menyebut potensi kerugian penerimaan negara, kerusakan lingkungan, ancaman terhadap keselamatan masyarakat, konflik lahan, serta terganggunya tata kelola sumber daya alam sebagai konsekuensi nyata.
Salmon mengusulkan agar TNI dan Polri segera memetakan wilayah yang diduga menjadi lokasi aktivitas pertambangan tanpa izin.
Pemetaan tersebut, menurutnya, harus diikuti dengan pengawasan berkelanjutan dan melibatkan pemerintah daerah serta instansi terkait.
Langkah ini diperlukan agar lokasi tambang yang telah ditertibkan tidak kembali beroperasi sesaat setelah aparat meninggalkan lokasi.
Secara khusus untuk Sumatera Utara, Salmon mendesak pemerintah dan penegak hukum untuk tidak mengabaikan potensi tambang ilegal yang mengancam lingkungan dan kehidupan warga.
Ia mendorong koordinasi antara pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, aparat penegak hukum, dan masyarakat untuk melaporkan serta menghentikan aktivitas pertambangan tanpa izin.
Salmon menegaskan kekayaan alam Indonesia merupakan aset negara yang harus dikelola untuk kemakmuran rakyat, bukan keuntungan segelintir pihak melalui praktik ilegal.
“Fraksi PDI Perjuangan DPRD Sumut mendukung penuh langkah Presiden. Negara tidak boleh kalah oleh mafia tambang. Usut sampai tuntas, bongkar siapa pemodalnya, siapa pengendalinya dan siapa yang melindunginya. Jangan ada tebang pilih, jangan ada yang kebal hukum,” pungkasnya.







