Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi memeriksa Danto Restyawan sebagai saksi terkait dugaan korupsi dalam pengadaan jalur kereta api di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan.
Pemeriksaan digelar di Gedung Merah Putih KPK pada Kamis 25 Juni 2026, kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo, dengan pemeriksaan tercatat atas nama (DNT).
Danto menjabat sebagai Direktur Lalu Lintas pada Ditjen Perkeretaapian Kementerian Perhubungan pada periode 2019 sampai 2021.
Tindakan pemeriksaan ini merupakan bagian dari pendalaman pengembangan penyidikan yang bermula dari Operasi Tangkap Tangan (OTT) pada April 2023.
Penyidik terus menelusuri dugaan keterlibatan berbagai pihak dalam pelaksanaan proyek perkeretaapian nasional.
Sebelumnya, Danto telah diperiksa bersama Robby Kurniawan, mantan Staf Ahli Bidang Logistik dan Multimoda Kemenhub, pada Mei 2026.
KPK menilai keduanya memiliki informasi penting terkait pelaksanaan proyek di lingkungan DJKA.
Penyidikan fokus pada dugaan pengondisian atau plotting pengadaan barang dan jasa pada sejumlah proyek perkeretaapian.
Selain itu, penyidik juga menyelidiki dugaan penerimaan fee proyek yang melibatkan sejumlah pihak.
Nama Danto muncul pula dalam persidangan perkara korupsi DJKA di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Medan pada April 2026.
Dalam persidangan tersebut Danto memberi keterangan mengenai dugaan pengumpulan dana yang terkait dengan Pemilihan Presiden dan Pemilihan Gubernur Sumatera Utara 2024.
Ia menyatakan pengumpulan dana dilakukan melalui Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan kontraktor proyek di lingkungan DJKA.
Pernyataan tersebut dibantah oleh mantan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi yang hadir sebagai saksi dan menegaskan tidak pernah memerintahkan pengumpulan maupun penggunaan dana seperti yang disampaikan.
Perkara dugaan korupsi proyek DJKA merupakan salah satu perkara besar yang terus dikembangkan oleh KPK; dari hasil OTT 2023 awalnya ditetapkan 10 tersangka dari unsur pejabat Kemenhub dan pihak swasta.
Seiring berjalannya penyidikan, jumlah tersangka meningkat menjadi sekitar 21 orang yang berasal dari berbagai unsur.
Salah satu tersangka baru dalam pengembangan perkara ini adalah Sudewo, yang saat itu masih menjabat sebagai anggota Komisi V DPR RI.







