Pada 10 Agustus 1945, Ir. Soekarno berada di Saigon untuk melaksanakan tugas diplomasi atas nama Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI).
Saat singgah transit di Saigon, perbincangan antara Bung Karno dan Bung Hatta menegaskan sikap tegas terhadap perundingan dengan Marsekal Terauchi.
Bung Karno dikutip menyatakan, “Kita tidak datang ke sini sebagai peminta-minta. Kita datang untuk mengambil apa yang memang menjadi hak bangsa kita: kemerdekaan yang utuh dan tak terbagi.”
Keberadaan Soekarno di Saigon dipandang memiliki pengaruh strategis yang memperkuat dua lini perjuangan kemerdekaan: manuver kelembagaan di luar negeri dan aksi revolusioner di dalam negeri.
Posisi Bung Karno sebagai pimpinan PPKI memungkinkan negosiasi dilaksanakan pada tingkat Markas Besar Wilayah Selatan (Nampo Gun), yang mengendalikan seluruh unsur militer Jepang di Asia Tenggara.
Langkah itu memberi sinyal bahwa kemerdekaan yang diperjuangkan seharusnya mencakup seluruh bekas wilayah Hindia Belanda, bukan hanya pulau-pulau terbatas seperti Jawa atau Sumatra.
Dari sisi yuridis, para pendiri bangsa merujuk pada prinsip internasional uti possidetis juris untuk menegaskan bahwa batas negara baru mengikuti wilayah kolonial yang ditinggalkan penjajah.
Perdebatan mengenai batas teritorial pernah berlangsung dalam sidang BPUPKI, di mana Ketua Radjiman Widyodiningrat mengadakan voting untuk menentukan cakupan wilayah ketika merdeka.
Hasil voting menunjukkan 39 dari 66 anggota mendukung usulan Mohammad Yamin agar wilayah Indonesia mencakup Hindia Belanda, Malaya, Borneo Utara, Timor Portugis hingga Papua.
Namun pada perkembangannya keputusan politik mengerucut; melalui pertemuan dan komunikasi lanjutan, wilayah Indonesia kemudian ditetapkan sebatas eks-wilayah Hindia Belanda.
Pada 18 Agustus 1945, Sukarno menemui Jenderal Terauchi Hisaichi untuk menyampaikan hasil sidang PPKI yang menegaskan batas wilayah negara hanya meliputi bekas Hindia Belanda.
Di sisi lain, Jepang berencana memberikan kemerdekaan secara bertahap kepada bekas wilayah Hindia Belanda, dimulai dari Pulau Jawa dan selanjutnya ke pulau-pulau lain.
Rencana tersebut tidak termasuk sebagian wilayah seperti Malaya dan bekas jajahan Inggris di Kalimantan, sehingga proses transfer kedaulatan bersifat bertingkat dan terfragmentasi.
Perkembangan wilayah Indonesia terus mengalami dinamika hingga tahun-tahun berikutnya, dan pemersatuan administratif atas eks-Hindia Belanda baru dianggap lengkap setelah pelaksanaan Pepera di Papua pada tahun 1969.
Sumber laporan ini berasal dari berbagai catatan sejarah dan dokumen terkait proses kemerdekaan Indonesia.







