Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan, Said Iqbal, memberikan klarifikasi terkait kabar pemutusan hubungan kerja di Tokopedia pasca-akuisisi oleh TikTok.
Ia menegaskan kabar tentang PHK massal hingga sembilan puluh persen karyawan tidak benar.
Menurut Said Iqbal, manajemen tidak melakukan pemecatan sepihak dalam skala besar seperti yang beredar di media sosial.
Langkah yang dijalankan perusahaan disebut sebagai program penataan ulang struktur organisasi internal, bukan PHK massal.
Pemerintah telah melakukan koordinasi intensif dengan Kementerian Ketenagakerjaan untuk memverifikasi kondisi operasional di lapangan.
Data resmi yang dikumpulkan otoritas menunjukkan angka pemecatan jauh berbeda dari klaim di ruang publik.
Manajemen TikTok dan Tokopedia juga telah menyampaikan penjelasan resmi secara transparan kepada kementerian terkait.
Pekerja yang terdampak penataan diberikan pilihan untuk melanjutkan karier atau mengambil keputusan lain sesuai kondisi masing-masing.
Perusahaan menyatakan komitmennya untuk mematuhi seluruh koridor regulasi ketenagakerjaan yang berlaku di Indonesia.
Setiap hak kompensasi bagi karyawan yang tidak melanjutkan masa bakti dipastikan akan dibayarkan secara penuh tanpa potongan.
Proses transisi manajemen baru diklaim berjalan kondusif dan mendapat pengawasan ketat dari otoritas ketenagakerjaan pusat.
Pemerintah berharap pernyataan ini dapat meredam kekhawatiran investor dan menjaga stabilitas sektor ekonomi digital.
“Perusahaan harus mengedepankan dialog terbuka agar tidak memicu kegaduhan yang merugikan ekosistem ketenagakerjaan kita,” tegas Said Iqbal dalam wawancara di Youtube RRI Pro3, Rabu, 8 Juli 2026.







