Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat sekitar 71 persen rumah di Madura memenuhi kategori layak huni, sehingga sekitar 29 persen sisanya masih tergolong tidak layak.
Situasi ini berbarengan dengan data nasional yang menunjukkan backlog perumahan mencapai 15 juta unit dan jumlah rumah tidak layak huni (RTLH) mencapai 43,3 juta unit.
Kondisi tersebut dinilai memerlukan intervensi segera untuk memperbaiki kualitas hunian bagi kelompok paling rentan.
Said Abdullah, Anggota DPR RI Dapil XI Jawa Timur sekaligus Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, mengambil langkah konkret terkait persoalan ini.
Pada periode reses kali ini Said Abdullah memutuskan mengalokasikan seluruh dana reses untuk program renovasi rumah warga kurang mampu di Kabupaten Sumenep.
Penyerahan bantuan dilakukan secara simbolis di Pulau Talango, Kabupaten Sumenep, pada Rabu (22/7/2026).
Program tersebut difokuskan pada lima desa di Kecamatan Talango yang mencakup 19 dusun.
Dusun penerima bantuan meliputi Onggan Padike, Jate Laok, Tanjung Alang, Jate Daya, dan Lembana.
Kelompok dusun lainnya adalah Galise Daya, Galise Laok, Sakola’an, Masjid, dan Baru.
Daftar penerima juga mencakup Dusun Gedungan, Guntong, Pesisir, Jeruk Porot, dan Sarotak.
Selain itu, bantuan disalurkan ke Dusun Ellong, Andun, dan Jamaleng.
Penerima bantuan dipilih dari kelompok Desil 1 hingga Desil 3 sesuai data pemerintah, yang mencakup kategori sangat miskin, miskin, dan hampir miskin.
Untuk memastikan ketepatan sasaran, tim lapangan melakukan verifikasi langsung terhadap kondisi fisik rumah sebelum pencairan dana dilakukan.
Said Abdullah menegaskan niatnya agar anggaran reses memberikan manfaat nyata bagi warga yang membutuhkan perbaikan hunian.
Untuk menjaga akuntabilitas dan efektivitas, tim pendamping diterjunkan untuk mengawal proses renovasi hingga pekerjaan rampung sebagai bentuk transparansi dan tanggung jawab wakil rakyat.







