Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Safrizal ZA, menekankan bahwa percepatan eliminasi tuberkulosis memerlukan kepemimpinan kuat dari kepala daerah serta kolaborasi lintas sektor hingga tingkat desa dan kelurahan.
Menurut Safrizal, TBC tidak cukup ditangani sebagai masalah kesehatan semata, melainkan harus diposisikan sebagai persoalan pembangunan yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan.
Pernyataan itu disampaikan saat membuka Rapat Koordinasi Fasilitasi Teknis Intervensi Kewilayahan dalam Penanggulangan Tuberkulosis yang diselenggarakan bersamaan dengan Rakorpusda Penguatan Komitmen dan Aksi Nyata Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis Berkelanjutan di Malang, Kamis (30/7).
Sebelum rapat dimulai, Safrizal bersama Wakil Menteri Kesehatan RI dr. Benyamin Paulus Octavianus, Sp.P., FISR, Wali Kota Malang Wahyu Hidayat, serta pejabat kementerian dan pemerintah daerah melakukan kunjungan kerja ke Puskesmas Cisadea, Kota Malang.
Kunjungan tersebut bertujuan meninjau secara langsung praktik penanggulangan TBC di Kota Malang yang dinilai memiliki kinerja baik dalam pengendalian penyakit ini.
Petugas dan delegasi mengamati berbagai inovasi layanan di lapangan, termasuk penemuan kasus aktif, pendampingan pasien selama pengobatan, serta penguatan jejaring antar fasilitas kesehatan.
Praktik-praktik tersebut diharapkan menjadi model yang dapat diadaptasi oleh daerah lain di Indonesia.
Rapat koordinasi dihadiri oleh Wakil Wali Kota Batu Heli Suyanto dan Wakil Bupati Malang Lathifah Shohib.
Selain itu, acara juga diikuti pejabat dari Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Kesehatan, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Kementerian Sekretariat Negara, pemerintah daerah, serta unsur kecamatan dan kelurahan.
Peserta lapangan lainnya meliputi camat, lurah, kepala desa, kepala puskesmas, perwakilan PKK, Posyandu, dan kader TBC dari berbagai wilayah di Indonesia.
Safrizal mendorong pemerintah daerah belajar dari pengalaman internasional dalam menekan angka TBC.
Ia menyebut sejumlah contoh praktik baik, antara lain upaya pengelolaan mobilitas penduduk yang diterapkan di Kuwait dan Arab Saudi.
China dan Myanmar disebutnya mengembangkan strategi penemuan kasus aktif berbasis komunitas.
Ethiopia ditunjuk sebagai rujukan untuk penguatan layanan kesehatan primer hingga tingkat desa.
Sementara Taiwan dan Qatar memanfaatkan digitalisasi untuk meningkatkan kepatuhan pengobatan pasien TBC.
Negara-negara seperti India, Brasil, dan Afrika Selatan juga menjadi contoh integrasi perlindungan sosial dengan inovasi medis dalam upaya pengendalian TBC.
Safrizal juga mengaitkan pengalaman penanganan COVID-19, ketika ia menjabat sebagai Wakil Ketua Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Nasional, sebagai bukti bahwa tantangan besar dapat diatasi melalui kepemimpinan yang tegas, koordinasi antar lembaga, dan partisipasi masyarakat.
Ia meminta semangat kolaborasi yang sama diterapkan dalam percepatan penanggulangan TBC di seluruh daerah.
Safrizal secara tegas meminta agar para Gubernur, Bupati, dan Walikota memimpin langsung upaya percepatan penanggulangan TBC di wilayah masing-masing.
Pemerintah daerah diminta memastikan terbentuk dan berfungsinya Wadah Kemitraan Penanggulangan TBC atau Tim Percepatan Penanggulangan TBC (TP2TBC) yang melibatkan semua pemangku kepentingan.
Keberhasilan eliminasi TBC, menurutnya, sangat tergantung pada kemampuan mengintegrasikan program lintas perangkat daerah serta kolaborasi dengan dunia usaha, akademisi, organisasi masyarakat, dan komunitas.
Dengan sinergi tersebut, target eliminasi TBC nasional diyakini dapat tercapai lebih cepat dan berkelanjutan.
Safrizal yang pernah menjabat sebagai Pj Gubernur Aceh menutup arahannya dengan penekanan pada pentingnya kepemimpinan daerah dalam mengawal upaya ini.







