Anggota Komisi III DPR RI Safaruddin mendorong penguatan pemanfaatan CCTV dan bodycam oleh Polri sebagai upaya peningkatan akuntabilitas, transparansi, dan profesionalisme aparat di lapangan.
Pernyataan itu disampaikan dalam Rapat Kerja Komisi III bersama Polri dan Kepala PPATK di Nusantara II, Senayan, Jakarta, dikutip Kamis (25/6/2026).
Safaruddin menekankan bahwa rekaman visual dari perangkat pengawasan sangat penting untuk mendokumentasikan setiap tindakan penegakan hukum secara objektif.
Ia mengusulkan agar anggota yang melakukan penangkapan dilengkapi dengan bodycam dan fasilitas pengawasan di kantor maupun kendaraan ditambah dengan CCTV.
Menurut Safaruddin, materi rekaman dapat diputar ulang untuk menilai prosedur operasional dan menjadi bukti saat muncul sengketa atau dugaan pelanggaran.
Ia menegaskan pula bahwa penerapan teknologi tersebut sejalan dengan amanat KUHAP yang baru sebagai alat kontrol terhadap jalannya proses penegakan hukum.
Safaruddin menilai rekaman juga berfungsi untuk meredam potensi kesalahpahaman antara masyarakat dan aparat serta menjadi rujukan bila muncul klaim penyalahgunaan wewenang.
Dalam pembahasan anggaran, ia mengingatkan bahwa tambahan anggaran Polri Tahun Anggaran 2027 sebesar Rp66.182.281.802.000 harus diarahkan pada kebutuhan operasional yang berdampak langsung pada pelayanan publik.
Safaruddin meminta prioritas alokasi pada kegiatan patroli, pembinaan keamanan dan ketertiban masyarakat, serta penanganan perkara termasuk dana untuk penyelidikan dan penyidikan.
Ia mengingatkan konsekuensi jika laporan masyarakat tidak ditangani serius; kasus yang diabaikan berpotensi berujung pada proses praperadilan bagi institusi.
Safaruddin berharap tambahan anggaran ini dimanfaatkan untuk memperbaiki kualitas layanan, memperkuat pengawasan internal, dan membangun kembali kepercayaan publik terhadap Polri.
Jika disetujui, usulan anggaran tersebut akan meningkatkan pagu indikatif Polri dari Rp118.001.100.000.000 menjadi Rp184.183.381.802.000.







