• Index Berita
  • Privacy Policy
Jumat, November 20, 2026
Jenggala.id
Advertisement
  • News
  • Politik
  • Hukum
  • Olahraga
  • Gaya Hidup
  • Teknologi
  • Lokalistik
No Result
View All Result
  • News
  • Politik
  • Hukum
  • Olahraga
  • Gaya Hidup
  • Teknologi
  • Lokalistik
No Result
View All Result
Jenggala.id
No Result
View All Result

Home » News » Safaruddin Minta Frasa Keamanan Dalam Negeri Dihapus dari Konsideran Revisi UU Polri

Safaruddin Minta Frasa Keamanan Dalam Negeri Dihapus dari Konsideran Revisi UU Polri

Jenggala 005 by Jenggala 005
Juni 6, 2026 20:41
in News, Pemerintah, Politik
0
Safaruddin Minta Frasa Keamanan Dalam Negeri Dihapus dari Konsideran Revisi UU Polri

Safaruddin Minta Frasa Keamanan Dalam Negeri Dihapus dari Konsideran Revisi UU Polri

0
SHARES
3
VIEWS
Summarize with ChatGPTShare to Facebook
ADVERTISEMENT

Jakarta, Jenggala – Anggota Komisi III DPR RI, Safaruddin, meminta frasa “keamanan dalam negeri” dihapus dari konsideran revisi Undang-Undang (RUU) Polri karena dinilai dapat mempersempit ruang gerak kepolisian dalam menangani kejahatan lintas negara.

Berita Terkait

Perwira Tinggi TNI-Polri Tampil Menembak di Kasau Cup 2026

Koramil 04/Sewon di SMAN 1 Sewon: Bangun Generasi Tangguh

“Izin Pak Ketua, di dalam redaksi itu ada ‘keamanan dalam negeri’. Kalau saran saya, sekarang ini kejahatan sudah lintas negara. Jangan nanti kita terpaku ‘keamanan dalam negeri’ saja,” kata Safaruddin dalam rapat bersama pemerintah di ruang rapat Komisi III DPR RI, Jakarta, dikutip Sabtu (6/6/2026).

Safaruddin mencontohkan maraknya praktik judi online yang server-nya berada di luar negeri. Menurut dia, Polri harus tetap memiliki ruang melakukan penegakan hukum terhadap berbagai tindak pidana yang berdampak kepada masyarakat Indonesia meski pelakunya berada di luar yurisdiksi nasional.

Menanggapi hal tersebut, Wakil Menteri Hukum, Edward Omar Sharif Hiariej, menegaskan bahwa frasa tersebut tidak dimaksudkan untuk membatasi fungsi penegakan hukum Polri. Ia menjelaskan konsideran yang dibahas lebih berkaitan dengan fungsi pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat (harkamtibmas).

“Kalau fungsi penegakan hukum maka itu luas, bisa berlaku asas teritorial, teritorial yang diperluas dengan prinsip kewarganegaraan maupun di luar warga negara Indonesia,” ujar Edward.

Edward menambahkan, fungsi Polri pada dasarnya mencakup tiga aspek utama, yakni pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, serta perlindungan dan pengayoman kepada masyarakat.

Meski demikian, sejumlah anggota Komisi III DPR RI tetap menilai frasa “keamanan dalam negeri” perlu diubah karena berpotensi menimbulkan penafsiran yang membatasi tugas Polri di masa mendatang.

Anggota Komisi III DPR RI, Soedeson Tandra, mengatakan konsideran semestinya memberikan gambaran menyeluruh mengenai substansi yang akan diatur dalam batang tubuh undang-undang.

“Dengan kata-kata ‘dalam negeri’ itu akhirnya mempersempit dan membuka peluang penafsiran dari pihak-pihak tertentu yang di kemudian hari akan mempersulit institusi kepolisian,” ujar Soedeson.

Ia mengusulkan agar frasa tersebut diganti menjadi “keamanan dan ketertiban” agar lebih sesuai dengan tantangan keamanan yang terus berkembang.

“Menurut saya, kata-kata ‘dalam negeri’ ini kalau bisa diperluas dengan ‘keamanan dan ketertiban’ saja,” katanya.

Pandangan serupa juga disampaikan anggota Komisi III DPR RI, Rudianto Lallo. Ia mengusulkan agar rumusan konsideran mengadopsi ketentuan Pasal 30 ayat (4) UUD 1945 yang menyebut Polri sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.

“Karena kan di sini bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 45, mengapa kita kemudian tidak mengadopsi saja Pasal 30 ayat 4 yang di situ disebut Kepolisian Negara Republik Indonesia menjadi alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat?” kata Rudianto.

Setelah mendengar pandangan para anggota, Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, menyimpulkan frasa “dalam negeri” sebaiknya dihapus dari konsideran RUU Polri.

“Pak Wamen, kayaknya gitu loh Pak. Setuju Pak, jadi saya kira kata-kata ‘dalam negeri’ kita hapus saja Pak. Setuju ya?” tegas Habiburokhman.

Usulan tersebut kemudian disetujui peserta rapat. Sejumlah anggota juga meminta agar setelah penghapusan frasa tersebut ditambahkan rumusan “keamanan dan ketertiban masyarakat” agar selaras dengan amanat konstitusi dan tugas pokok Polri.

Dalam rapat itu, pemerintah melalui Wakil Menteri Hukum menyerahkan sebanyak 112 daftar inventaris masalah (DIM) kepada Komisi III DPR RI untuk dibahas dalam Panitia Kerja (Panja) RUU Polri.

Habiburokhman menjelaskan, dari total 112 DIM yang diajukan pemerintah, terdapat 32 DIM berstatus tetap, 12 DIM substansi, 36 DIM redaksional, 24 DIM dihapus, dan delapan DIM substansi baru.

“Teman-teman, sebagaimana kelaziman, ini ada untuk DIM tetap ya, di batang tubuh ada 32 DIM, DIM tetap di penjelasan ada 19. Saya tawarkan ke teman-teman untuk DIM yang tetap ini apakah bisa kita sepakati?” kata Habiburokhman.

Anggota Komisi III DPR RI, Sarifuddin Sudding, menyatakan tidak mempermasalahkan DIM yang berstatus tetap. Namun, ia meminta agar anggota panja terlebih dahulu memperoleh naskah revisi UU Polri secara utuh untuk melihat keseluruhan arah perubahan yang diusulkan pemerintah.

“Paling tidak rancangan undang-undang secara utuh itu kita bisa lihat gitu loh, yang mana kita sepakati untuk tetap, yang mana substansi dan redaksional,” tutur Sudding.

Menanggapi masukan tersebut, Habiburokhman meminta pandangan anggota panja mengenai mekanisme pembahasan DIM dalam rapat.

“Oke, teman-teman. Berikutnya kita akan mulai membahas DIM substansi dulu apa redaksional dulu nih menurut teman-teman?” katanya.

Edward kemudian mengusulkan agar DIM yang hanya mengatur perubahan redaksional tidak dibahas secara rinci dalam rapat panja, melainkan langsung diserahkan kepada Tim Perumus (Timus) dan Tim Sinkronisasi (Timsin).

“Kalau kami mengusulkan mungkin untuk redaksional disepakati untuk ke Timus-Timsin karena itu sebetulnya hanya redaksi. Tidak merubah substansi sama sekali,” ujar Edward.

Usulan tersebut akhirnya disetujui pimpinan rapat. Pembahasan Panja RUU Polri selanjutnya difokuskan pada DIM yang bersifat substansi, sementara DIM redaksional dibahas melalui Timus dan Timsin.

Tags: PDI PerjuanganPDIPPOLRIrevisi uurevisi uu polrisafaruddinuu polri
SummarizeShare

Berita Terkait

Perwira Tinggi TNI-Polri Tampil Menembak di Kasau Cup 2026

Perwira Tinggi TNI-Polri Tampil Menembak di Kasau Cup 2026

by Jenggala 005
November 20, 2026
0

TNI Angkatan Udara menggelar Kejuaraan Menembak Kasau Cup 2026 sebagai wadah pengujian ketepatan dan konsistensi menembak bagi perwira tinggi TNI-Polri. Kejuaraan berlangsung di Lapangan Tembak Djamsuri, Brigade Parako...

Koramil 04/Sewon di SMAN 1 Sewon: Bangun Generasi Tangguh

Koramil 04/Sewon di SMAN 1 Sewon: Bangun Generasi Tangguh

by Jenggala 005
November 20, 2026
0

SMAN 1 Sewon jadi tempat pembekalan karakter bagi 360 siswa-siswi kelas X A sampai X J. Pada Kamis, 19 November 2026, pukul 07.30 hingga 12.00 WIB, kegiatan berlangsung...

Koramil 04/Sewon Bina Generasi Tangguh&Integritas SMAN1Sewon

Koramil 04/Sewon Bina Generasi Tangguh&Integritas SMAN1Sewon

by Jenggala 005
November 19, 2026
0

Pagi itu aula SMAN 1 Sewon dipenuhi siswa yang duduk rapi menantikan materi penting tentang kebangsaan dan kedisiplinan. Pembekalan diselenggarakan oleh Koramil 04/Sewon pada Kamis, 19 November 2026,...

Dankodiklatau Bahas Kerja Sama Australia untuk SDM TNI AU

Dankodiklatau Bahas Kerja Sama Australia untuk SDM TNI AU

by Jenggala 005
November 19, 2026
0

Di Lobi Makodiklatau, Rabu (18/11/2026), Komandan Kodiklatau Marsdya TNI Dr. T.B.H. Age Wiraksono, S.I.P., M.A., menerima kunjungan kehormatan dari Atase Pertahanan Australia Brigadier Micah Bratt. Kunjungan itu difokuskan...

Next Post
Polres Pematangsiantar Tanggapi Video Viral Debt Collector Diduga Jatuhkan Sabu di Pinggir Jalan  – Jenggala

Polres Pematangsiantar Tanggapi Video Viral Debt Collector Diduga Jatuhkan Sabu di Pinggir Jalan  – Jenggala

Popular Story

  • Download MP3 Lagu Rhoma Irama Lengkap Terpopuler

    Download MP3 Lagu Rhoma Irama Lengkap Terpopuler

    607 shares
    Share 243 Tweet 152
  • 4 Potret Seksi Wulan Guritno yang Buat Warganet Salah Tingkah

    252 shares
    Share 101 Tweet 63
  • Kelainan Ibu Muda Jambi Cabuli 17 Bocah Terbongkar

    140 shares
    Share 56 Tweet 35
  • Siapa Suami Puan Maharani? Berikut Profil Lengkapnya

    133 shares
    Share 53 Tweet 33
  • Kumpulan Lagu Armada Band Terbaru DOWNLOAD MP3 Lengkap

    108 shares
    Share 43 Tweet 27
Update Harga Emas Harian di https://hasanah.id
Update Harga Emas Harian di https://hasanah.id
Jenggala.id

Jenggala.id menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya seputar peristiwa nasional, politik, ekonomi, hingga gaya hidup. Update informasi harian Anda di sini.

Follow us




  • Index Berita
  • Privacy Policy

© 2026 Jenggala.id - Design by MFCTeam.

No Result
View All Result
  • about us
  • Index Berita
  • Info Iklan
  • Jenggala.id
  • Karir
  • Kontak
  • MFCTeam Network
  • Pedoman Media Siber
  • Privacy Policy

© 2026 Jenggala.id - Design by MFCTeam.