Anggota Komisi IV DPR RI Sadarestuwati mengingatkan perlunya kehati-hatian dalam pengambilan kebijakan terkait pemanfaatan kawasan hutan dan alih fungsi lahan, terutama setelah muncul informasi tentang rencana alih fungsi lahan seluas 1,1 juta hektare di area hutan di Pulau Jawa.
Pernyataan tersebut disampaikan saat Kunjungan Kerja Panja Alih Fungsi Lahan Komisi IV di Bogor, Jawa Barat, dikutip Selasa (30/6/2026), di mana Sadarestuwati meminta penjelasan resmi dari pemerintah mengenai kabar tersebut.
Ia menegaskan bahwa upaya meningkatkan produktivitas lahan dan kebutuhan pembangunan tidak boleh dilakukan dengan mengorbankan fungsi ekologis hutan sebagai penyangga lingkungan.
Sadarestuwati menyatakan pihaknya mendukung optimalisasi pemanfaatan lahan, namun menekankan agar kebijakan alih fungsi tidak dilaksanakan secara berkelanjutan tanpa mempertimbangkan daya dukung lingkungan dan kesinambungan kawasan hutan.
Rekan sejawatnya, Sonny T. Danaparamita, sependapat bahwa setiap keputusan yang mengubah status atau pemanfaatan kawasan hutan harus diambil dengan sangat hati-hati.
Menurut Sonny, pilihan yang dibuat para pemangku kebijakan akan menentukan apakah fungsi hutan dapat dipertahankan atau justru menimbulkan kerusakan; ia menekankan dampak besar dari satu keputusan administratif.
Sebagai ilustrasi, Sonny merujuk pada kasus Tumpang Pitu di Banyuwangi, yang bermula dari kawasan hutan lindung dan berubah fungsi sehingga menimbulkan kerusakan lingkungan yang signifikan.
Melalui Panitia Kerja (Panja) Alih Fungsi Lahan, Komisi IV menyatakan akan terus mendalami persoalan pemanfaatan ruang, perubahan fungsi kawasan, serta pengelolaan hutan.
Tujuannya adalah memastikan bahwa kebijakan pembangunan berjalan beriringan dengan upaya pelestarian lingkungan dan pencegahan risiko bencana ekologis di masa mendatang.







