Peristiwa yang dikenal sebagai Sabtu Kelabu pada 27 Juli 1996 menandai salah satu episode paling traumatis dalam perjalanan demokrasi Indonesia.
Pada hari itu, Kantor DPP PDI di Jalan Diponegoro Nomor 58, Jakarta, diserbu dan dirusak secara sistematis oleh kelompok yang melakukan tindakan represif terhadap partai tersebut.
Tindakan itu berlangsung dalam konteks upaya de-Soekarnoisasiyang dijalankan oleh rezim Orde Baru untuk mengikis pengaruh serta warisan politik Bung Karno.
Kembalinya PDI dengan figur Megawati Soekarnoputri di pucuk kepemimpinan dipandang sebagai ancaman terhadap stabilitas kekuasaan yang telah dibangun selama puluhan tahun.
Meskipun bangunan fisik kantor partai luluh lantak, semangat perjuangan kaum Soekarnois tidak padam dan justru memperoleh momentum baru setelah peristiwa tersebut.
Bagi banyak kalangan, 27 Juli 1996 berubah menjadi simbol perlawanan terhadap praktik otoritarianisme dan pembungkaman ruang publik untuk aspirasi politik.
Akar konflik tersebut dapat ditelusuri kembali ke Kongres Luar Biasa PDI pada 1993 di Asrama Haji Sukolilo, Surabaya, ketika kepemimpinan Suryadi sukses meningkatkan perolehan suara partai.
Peningkatan itu juga diikuti masuknya putra-putri Bung Karno, termasuk Megawati Soekarnoputri dan Guruh Soekarnoputra, ke dalam DPR RI sehingga menghidupkan kembali semangat Soekarnoisme di arena politik.
Kemarahan penguasa mencapai puncaknya pada hari Sabtu Kelabu, ketika mimbar demokrasi di Kantor DPP PDI diporak-porandakan sebagai upaya untuk meredam kebangkitan politik tersebut.
Sebagai respons, sejumlah tokoh menginisiasi pembentukan Tim Pembela Demokrasi; salah satu perintisnya adalah R.O. Tambunan yang berkedudukan juga sebagai kader Partai Golkar.
Di Kantor Advokat Tri Mulja D. Soerjadi, Jalan Embong Sawo, Surabaya, R.O. Tambunan bahkan menunjukkan Kartu Tanda Anggota Golkar miliknya sebagai penegasan bahwa perjuangan melampaui batas afiliasi partai.
Atas saran Ruslan Abdulgani, nama Tim Pembela Demokrasi kemudian disempurnakan menjadi Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) untuk menegaskan karakter perjuangan yang bersifat nasional.
Pada 1996, penulis ditunjuk menjadi bagian TPDI Surabaya oleh Ibu Megawati Soekarnoputri bersama Ketua DPD PDI Provinsi Jawa Timur, Ir. Soetjipto, dan aktivitas koordinasi berpusat di Kantor Advokat Tri Mulja D. Soerjadi, Jalan Embong Sawo, Surabaya.
Perjuangan dilanjutkan melalui jalur hukum di Pengadilan Negeri Surabaya, dengan persidangan yang digelar rutin setiap hari Selasa antara kubu pro-Megawati dan kubu Suryadi serta Pemerintah Orde Baru.
Pada saat yang sama berlangsung juga sengketa antara DPD PDI Provinsi Jawa Timur yang dipimpin Ir. Soetjipto melawan kubu Suryadi yang dipimpin Latief Pujo Sakti.
Peristiwa 27 Juli 1996 menunjukkan bahwa kekerasan dapat meruntuhkan infrastruktur, tetapi tidak mampu memadamkan cita-cita demokrasi yang hidup di tengah rakyat.
Akibatnya, momentum tersebut turut memperkuat gerak kaum demokrasi untuk menentang otoritarianisme dan mempertahankan warisan perjuangan Bung Karno dalam kehidupan berbangsa.
Penulis:
Baktiono, B.A.
TPDI Surabaya & Anggota DPRD Kota Surabaya Fraksi PDI Perjuangan







