Komisi X DPR RI sedang merampungkan pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Statistik dengan melakukan survei langsung ke daerah untuk mengumpulkan masukan dari Badan Pusat Statistik (BPS) dan berbagai pemangku kepentingan.
Wakil Ketua Komisi X DPR RI, MY Esti Wijayati, menekankan pentingnya dasar empiris dalam penyusunan regulasi baru agar aturan mampu menjawab persoalan nyata di lapangan.
Penyusunan RUU Statistik kini melibatkan koordinasi lintas kementerian, termasuk Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Hukum, Kementerian PAN-RB, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Sekretariat Negara.
Latar belakang pembaruan aturan ini adalah evaluasi terhadap Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik yang dinilai tidak lagi sesuai dengan kebutuhan di era digital.
Regulasi lama dianggap belum memadai untuk mengakomodasi integrasi data nasional dan standar statistik internasional yang terus berkembang.
Salah satu masalah mendasar yang diidentifikasi adalah koordinasi antarlembaga yang belum optimal, baik di tingkat pusat maupun daerah.
Kondisi tersebut berkontribusi pada penurunan kualitas data yang seharusnya menjadi landasan pembuatan kebijakan pembangunan.
Komisi X menyoroti struktur pembagian statistik yang kaku—yaitu statistik dasar, statistik sektoral, dan statistik khusus—sebagai faktor pemicu fragmentasi dan ego sektoral data.
Penguatan kelembagaan penyelenggaraan statistik menjadi prioritas dalam RUU untuk memastikan integrasi data yang lebih baik dan akuntabilitas.
RUU juga diarahkan untuk mengembangkan jenis statistik yang lebih adaptif agar data nasional bisa terpadu, akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Lemahnya integrasi sistem data antar-pemerintah daerah turut disorot karena menghambat pemanfaatan statistik untuk kebijakan berbasis bukti.
Komisi X mendorong agar ekosistem statistik nasional memperluas kolaborasi dengan perguruan tinggi dan lembaga statistik swasta.
Dalam pertemuan tersebut, Komisi X meminta BPS Provinsi Sumatera Barat dan jajaran BPS kabupaten/kota memaparkan evaluasi teknis terkait metodologi pendataan, kualitas sumber data, kesiapan infrastruktur digital, serta penguatan sumber daya manusia.
Selain membahas RUU, Komisi X mengevaluasi pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 di Sumatera Barat, mengingat sensus menjadi instrumen strategis untuk memetakan kondisi perekonomian nasional.
Petugas lapangan dilaporkan masih menghadapi kendala teknis dan sejumlah penolakan dari masyarakat saat pelaksanaan pendataan.
Seluruh aspirasi dan kendala yang disampaikan oleh petugas sensus akan dihimpun DPR sebagai bahan evaluasi makro untuk meningkatkan kualitas survei nasional dan membangun kepercayaan publik terhadap pentingnya data bagi pembangunan.







