Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia menetapkan Rancangan Undang-Undang tentang Pusat Finansial Internasional Indonesia menjadi Undang-Undang dalam rapat paripurna pada Selasa, 21 Juli 2026.
Keputusan pengesahan diambil setelah seluruh fraksi di DPR menyatakan persetujuan terhadap RUU tersebut.
RUU PFII merupakan pelaksanaan amanat dari Undang-undang Nomor 4 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK).
Ketua DPR RI Puan Maharani menyampaikan terima kasih kepada unsur pemerintah dan anggota parlemen yang terlibat hingga pembahasan selesai.
Ia khususnya memberi penghargaan kepada Menteri Keuangan, Menteri Hukum, Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM, serta Menteri Sekretaris Negara atas kontribusi dalam proses legislasi.
Puan juga menyoroti peran Komisi XI DPR RI dan jajaran anggota komisi yang menuntaskan pembahasan RUU ini.
Selama proses penyusunan undang-undang, berbagai pihak pemangku kepentingan memberikan masukan yang menurut Puan memperkaya hasil akhir kebijakan.
Puan menyatakan bahwa anggota DPR akan menjalani masa reses hingga 13 Agustus dan akan memulai pembukaan masa sidang pada 14 Agustus.
Pemerintah berharap keberadaan PFII akan memperkuat daya saing sektor jasa keuangan nasional serta meningkatkan posisi Indonesia sebagai tujuan investasi dan pusat kegiatan keuangan internasional.
Target kebijakan adalah menarik lebih banyak lembaga keuangan internasional dan investor global untuk melakukan pembiayaan, investasi, serta transaksi keuangan di Indonesia.
Manfaat yang diharapkan mencakup penciptaan lapangan kerja, perluasan akses pembiayaan bagi dunia usaha, dan peningkatan daya saing industri jasa keuangan nasional.
Pemerintah juga menilai PFII dapat menambah potensi penerimaan negara melalui peningkatan aktivitas ekonomi dan keuangan.
Pembahasan RUU menitikberatkan pada penguatan kelembagaan PFII, tata kelola, skema insentif, sistem pengawasan, serta kepastian hukum bagi investor.
Sebagai langkah lanjutan, pemerintah menyiapkan aturan pelaksana secara paralel agar pelaksanaan PFII dapat segera dimulai setelah undang-undang ini berlaku.







