Parlemen Iran saat ini menelaah rancangan undang-undang yang bertujuan memperketat pengendalian atas pelayaran di Selat Hormuz dan perairan Teluk Persia.
Keterangan mengenai rancangan itu disiarkan oleh kantor berita semi-resmi Tasnim pada Kamis, 6 Agustus 2026, dengan peliputan yang juga dilansir oleh Anadolu.
Dalam draf tersebut termaktub larangan bagi kapal yang terkait dengan Amerika Serikat, Israel, serta negara lain yang diklasifikasikan Tehran sebagai bermusuhan.
Rancangan itu kini berada di bawah kajian Komite Keamanan Nasional dan Kebijakan Luar Negeri parlemen Iran.
Salah satu ketentuan melarang kapal-kapal milik Amerika Serikat dan Israel serta kapal dari negara yang dianggap bermusuhan untuk melintasi Selat Hormuz.
Teks awal juga melarang pengangkutan muatan militer maupun sipil yang terkait dengan Israel melalui perairan tersebut.
Selain itu, kapal atau muatan yang dinilai mendukung operasi terhadap kelompok yang disebut Iran sebagai “Poros Perlawanan” dapat dilarang melintas.
Rancangan menetapkan bahwa izin transit tidak akan diberikan kepada negara atau individu yang dianggap bertanggung jawab atas kerugian terhadap Iran sampai kompensasi dibayarkan.
Untuk pelanggaran aturan, draf undang-undang mengusulkan sanksi berat, termasuk denda hingga 20 persen dari nilai muatan kapal.
Pemerintah juga diwajibkan menjalin kerja sama dengan angkatan bersenjata untuk melakukan pengawasan pelayaran dan memantau pergerakan kapal.
Kerja sama tersebut disebutkan bertujuan untuk menjamin aspek keamanan serta perlindungan lingkungan di perairan Teluk Persia.
Abbas Salimi, salah satu anggota badan pimpinan parlemen Iran, menyatakan rancangan itu masih dalam tahap peninjauan.
Parlemen telah mengundang para pakar untuk memberikan masukan dan rekomendasi sebelum rancangan tersebut difinalisasi.
Langkah legislatif ini muncul di tengah eskalasi ketegangan yang berkaitan dengan lalu lintas maritim melalui Selat Hormuz.
Pejabat Iran sebelumnya berulang kali memperingatkan kemungkinan pembatasan lalu lintas laut jika kepentingan keamanan negara dianggap terancam.
Menurut laporan Tasnim, kerangka baru awalnya akan mempertahankan jalur pelayaran utara dan selatan yang ada sebelum secara bertahap digantikan oleh koridor yang dikelola secara terpusat.
Dalam rencana tersebut, pengelolaan lalu lintas kapal yang masuk akan sepenuhnya diatur oleh Iran.
Sementara itu, pengaturan lalu lintas kapal yang keluar direncanakan dikelola bersama oleh Iran dan Oman setelah masa transisi berakhir.
Setiap kapal yang melintasi Selat Hormuz nantinya diwajibkan membayar biaya atas layanan maritim, termasuk asuransi, pengisian bahan bakar, dan layanan perlindungan lingkungan.
Rancangan menegaskan bahwa besaran biaya tersebut tidak akan ditentukan berdasarkan nilai muatan kapal.
Teheran juga membantah pemberitaan tentang perselisihan dengan Oman terkait pungutan sebesar 7 persen atau 3 persen dari nilai muatan kapal.
Menurut pernyataan resmi Iran, tarif akan ditetapkan sesuai dengan cakupan layanan maritim yang disediakan, bukan berdasarkan persentase nilai muatan.







