Anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Banyu Biru Djarot, menegaskan RUU Kawasan Industri harus mampu menarik kepercayaan baru dari investor domestik, regional, dan internasional.
Menurut Banyu, fondasi utama yang harus dijamin oleh RUU ini adalah kepastian regulasi dan tersedianya fasilitas energi yang andal.
Pernyataan itu disampaikannya dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama Himpunan Kawasan Industri di Gedung DPR RI pada Senin (29/6).
Banyu menilai bahwa RUU Kawasan Industri juga perlu diformulasikan sebagai instrumen penciptaan lapangan kerja.
Ia mengingatkan kondisi geopolitik global yang tidak menentu dan potensi pemutusan hubungan kerja sebagai latar belakang urgensi penciptaan lapangan kerja tersebut.
Dalam pandangannya, RUU sebaiknya berperan layaknya Tenant Manager yang merancang paket insentif menarik untuk mempertahankan investor yang sudah ada dan mengundang investor baru.
Selain itu, Banyu menekankan perlunya penyederhanaan regulasi serta perumusan detail teknis seperti pengaturan energi, lokasi SPBU, terminal, dan akses pelabuhan.
Untuk memberi gambaran kompetitif, Banyu membandingkan posisi Indonesia dengan Vietnam sebagai pesaing utama di Asia Tenggara.
Berdasarkan data yang dipaparkannya, Vietnam berhasil menyerap hampir 22 persen arus investasi asing langsung (FDI) di Asia Tenggara, sementara Indonesia baru mencapai 18 persen.
Ia memaparkan tiga keunggulan Vietnam: pertama, kecepatan birokrasi dengan aturan khusus (Lex Specialis) yang mempercepat pendirian usaha menjadi 6 hari dibandingkan 23 hari di Indonesia.
Kedua, efisiensi biaya logistik di Vietnam yang hanya menyentuh 16 persen dari Produk Domestik Bruto, berbanding 23 persen di Indonesia.
Ketiga, komitmen energi bersih Vietnam yang menargetkan bauran energi terbarukan mencapai 50 persen pada tahun 2030, sementara realisasi Indonesia baru 13,1 persen di tahun 2024.
Banyu mengutip survei bahwa 73 persen investor global menilai kepastian hukum dan regulasi sebagai faktor utama dalam menentukan lokasi investasi, melebihi pertimbangan tenaga kerja.
Ia menutup dengan ajakan kepada seluruh pemangku kepentingan untuk terlibat aktif sehingga RUU Kawasan Industri dapat menjawab tantangan dan meningkatkan daya saing kawasan industri Indonesia.







