Ketua Panitia Khusus RUU tentang Daerah Kepulauan DPR RI Mercy Chriesty Barends menegaskan perlunya perubahan mendasar dalam perencanaan pembangunan nasional agar berfokus pada wilayah kepulauan.
Pernyataan tersebut disampaikan saat pembacaan kesimpulan Rapat Dengar Pendapat Umum Pansus dengan Kementerian Perhubungan dan DPD RI di Gedung Nusantara I DPR RI, Senayan, Jakarta, dikutip Selasa (21/7/2026).
Pansus DPR RI, DPD RI, dan Kementerian Perhubungan sepakat mendorong transformasi paradigma dari pembangunan berbasis daratan menjadi perencanaan yang berbasis kepulauan.
Transformasi ini meliputi penguatan konektivitas antarpulau melalui sistem transportasi multimoda serta perbaikan tata kelola logistik barang dan jasa.
Aspek lain yang ditekankan adalah penyediaan infrastruktur perhubungan—udara, daratan, dan laut—secara terpadu dan berdaya guna untuk mendukung konektivitas tersebut.
Pansus memandang perubahan arah kebijakan ini sebagai langkah strategis untuk mendorong pemerataan pembangunan di wilayah kepulauan.
Salah satu opsi yang diusulkan adalah pembentukan dana khusus kepulauan sebagai instrumen untuk mempercepat pembangunan konektivitas di kawasan tersebut.
Namun mekanisme pembentukan dana khusus itu masih akan dibahas lebih lanjut dengan Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian PPN/Bappenas untuk mencari formulasi terbaik.
Pansus meminta Kementerian Perhubungan segera menyusun Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) setelah melakukan pendalaman bersama Kemendagri, Kemenkeu, serta kementerian dan lembaga terkait lainnya.
Langkah pendalaman itu dianggap penting agar DIM sektoral dari Kementerian Perhubungan dapat diselaraskan dengan DIM dari kementerian lain saat proses harmonisasi.
Pansus juga menilai Kemendagri memerlukan pemahaman yang lebih rinci terhadap permasalahan sektoral tiap kementerian, sehingga penyusunan DIM harus melibatkan masing-masing entitas terkait.
Sebagai tindak lanjut, Kementerian Perhubungan diminta menyampaikan jawaban tertulis atas seluruh pertanyaan hasil RDPU paling lambat 30 Juli 2026.
Mercy menegaskan bahwa kesimpulan rapat akan menjadi rujukan penting dalam penyusunan DIM DPR RI yang nantinya akan diselaraskan dengan DIM dari pemerintah.
Proses akhir nanti akan melibatkan penggabungan DIM dari setiap fraksi menjadi satu DIM DPR RI yang selanjutnya dikoordinasikan dengan kementerian terkait.







