JENGGALA.ID – Ditreskrimsus Polda Metro Jaya baru-baru ini mengungkap sebuah rumah produksi film porno di Jakarta Selatan. Kelima tersangka yang terlibat dalam kasus ini telah ditahan.
Menurut Kombes Ade Safri Simanjuntak, Direktur Reskrimsus Polda Metro Jaya, kasus ini terungkap berkat patroli siber. Tim menemukan situs layanan video streaming berbayar yang memuat sejumlah film porno.
“Situs ini menawarkan berbagai konten video dengan durasi antara 1 jam hingga 1,5 jam,” kata Ade dalam konferensi pers Senin (11/9).
Setelah penyelidikan lebih lanjut, lima tersangka dengan peran berbeda berhasil ditangkap:
1. Tersangka I, yang berperan sebagai sutradara, admin, pemilik situs, dan produser film-film yang diunggah di tiga situs tersebut.
2. Tersangka JAAS, yang berperan sebagai kameramen.
3. Tersangka AIS, yang berperan sebagai editor film.
4. Tersangka AT, yang berperan sebagai sound engineer.
5. Tersangka SE, yang berperan sebagai sekretaris sekaligus talent.
Kelima tersangka saat ini ditahan di Rutan Polda Metro Jaya untuk penyelidikan lebih lanjut.
Ade mengungkap bahwa para tersangka telah memproduksi sekitar 120 judul film porno yang ditampilkan di situs tersebut. Mereka juga menggandeng artis, foto model, dan selebgram untuk berperan, dengan bayaran berkisar antara Rp10 juta hingga Rp15 juta per judul film.
Selain kelima tersangka, ada 12 pemeran wanita dan lima pemeran pria lainnya yang terlibat dalam pembuatan film porno ini. Salah satu pemeran wanita telah ditangkap dan ditetapkan sebagai tersangka. Penyidikan atas pemeran lainnya masih berlanjut.
Lebih lanjut, terdapat 10 ribu pengguna yang bergabung dan menjadi anggota situs yang dikelola oleh para tersangka. Tarif berlangganan situs ini bervariasi, mulai dari Rp50 ribu untuk 1 hari hingga Rp500 ribu untuk 1 tahun.
Berdasarkan penyidikan, kelima tersangka ini telah beroperasi sejak tahun 2022 dan berhasil menghasilkan keuntungan hingga Rp500 juta. Sebagian dari keuntungan tersebut telah diubah menjadi aset.
Dalam kasus ini, kelima tersangka dijerat dengan pasal-pasal berlapis sesuai dengan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) serta Undang-Undang Pornografi.







