Jenggala.id – Rabu, 24 Mei 2023, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akhirnya melakukan pembongkaran terhadap puluhan ruko yang telah menyalahi aturan dengan berdiri di bahu jalan di kawasan Pluit.
Penertiban bangunan yang melanggar peraturan ini dilakukan di Ruko Niaga Pluit, tepatnya di Jalan Pluit Karang Niaga, Blok Z-4 Utara dan Z-8 Selatan, RT. 011, RW. 003, Kelurahan Pluit, Penjaringan, Jakarta Utara. Proses pembongkaran ini melibatkan ratusan personel dari Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP).
Arifin, Kepala Satpol PP DKI Jakarta, menjelaskan bahwa pembongkaran ruko yang menyalahi bahu jalan di Pluit ini dilakukan berdasarkan Surat Rekomendasi Teknis (Rekomtek) dengan nomor e-0001/PA.01.00 yang dikeluarkan oleh Suku Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Utara.
Baca juga : Ganjar Pranowo Diusung jadi Capres 2024, Anies Baswedan: Selamat
Arifin menjelaskan bahwa ruko-ruko yang telah dibongkar akan dikembalikan sesuai dengan fungsinya yang seharusnya, yaitu sebagai saluran air dan jalan.
“Dalam proses pembongkaran ini, kami telah menghapus sekitar 20 ruko sesuai dengan batasan yang ditetapkan dalam Rekomtek. Ini adalah komitmen kami untuk mengembalikan semua fungsi sesuai dengan zonasi atau refungsi yang telah ditentukan, yaitu sebagai saluran air dan jalan,” ujar Arifin.
Proses pembongkaran ruko-ruko yang menyalahi bahu jalan di Pluit melibatkan lebih dari 200 personel gabungan dari berbagai instansi, termasuk Satpol PP, Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan, Dinas Bina Marga, Dinas Sumber Daya Air, Dinas Perhubungan, TNI-Polri, dan lainnya.
Baca juga : Anies Ubah Rumah Sakit Jadi Rumah Sehat, Politikus PDIP: Tidak Penting
Arifin menjelaskan bahwa dalam proses pembongkaran tersebut, digunakan berbagai alat seperti alat penghancur beton (Jack Hammer) dan truk Sky Lift Crane.
“Sebelumnya, kami telah melakukan sosialisasi dan memberikan batas waktu kepada pemilik ruko untuk membongkar sendiri dalam waktu empat hari. Dari pemantauan kami, ada yang kooperatif dan melakukan pembongkaran sendiri, namun hari ini adalah batas waktu bagi kami untuk melakukan pembongkaran. Jika tidak selesai hari ini, dapat dilanjutkan besok,” ucapnya.
Arifin menjelaskan bahwa terdapat tiga peraturan yang dilanggar oleh pemilik ruko serobot bahu jalan di Pluit, sebagaimana dijelaskan dalam Surat Rekomtek. Pelanggaran tersebut meliputi Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 Pasal 189 ayat 1, di mana pemilik ruko memanfaatkan ruang yang mengakibatkan perubahan fungsi ruang, Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 Pasal 190 ayat 1, di mana pemilik ruko tidak mematuhi ketentuan pemanfaatan ruang dalam rencana tata ruang, dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 Pasal 192 ayat 1, di mana bangunan tersebut menghalangi akses terhadap kawasan yang merupakan milik umum berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.







