Bambang Rudijanto (Rudy) Tanoesoedibjo menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Selasa 11 Agustus 2026.
Dia tiba sekitar pukul 09.52 WIB dan langsung dimintai keterangan oleh penyidik.
Rudy tampak didampingi dua asisten saat memasuki ruang pemeriksaan dan memilih tidak memberikan keterangan kepada wartawan di lokasi.
Juru bicara KPK, Budi Prasetyo, menyatakan bahwa yang bersangkutan segera diperiksa untuk melengkapi berkas penyidikan.
Pemeriksaan berhubungan dengan dugaan korupsi dalam penyaluran bansos beras bagi Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan (KPM PKH).
Rudy tercatat sebagai Komisaris Utama PT Dosni Roha Logistik, perusahaan yang terkait dengan kasus tersebut.
Sebelumnya, Rudy semula dijadwalkan untuk memberikan keterangan pada Kamis 6 Agustus 2026 namun meminta penjadwalan ulang dengan alasan memiliki agenda pemeriksaan kesehatan.
KPK kemudian menyetujui perubahan jadwal dan memanggilnya pada Selasa 11 Agustus 2026.
Menurut Budi Prasetyo, ketidakhadiran saksi berpotensi menghambat proses penyidikan sehingga KPK mengingatkan agar kooperatif memenuhi panggilan.
Penyidik membutuhkan keterangannya untuk melengkapi alat bukti dan menyusun konstruksi perkara secara menyeluruh.
KPK sebelumnya telah menetapkan Rudy sebagai tersangka dalam perkara ini.
Selain Rudy, penyidik juga menetapkan Ahli Menteri Sosial Bidang Perubahan dan Dinamika Sosial, Edi Suharto, sebagai tersangka.
Tersangka ketiga adalah mantan Direktur Utama PT Dosni Roha Logistik periode 2018-2022, Kanisius Jerry Tengker.
KPK juga menetapkan PT Dosni Roha Indonesia dan PT Dosni Roha Logistik sebagai tersangka korporasi.
Penyidik menduga Kementerian Sosial memberikan kontrak distribusi bansos beras senilai Rp335 miliar kepada perusahaan yang terafiliasi dengan Rudy.
Perum Bulog disebut menawarkan biaya distribusi lebih rendah, sekitar Rp113 miliar, untuk pekerjaan yang sama di 15 provinsi.
KPK memperkirakan perkara ini telah menimbulkan kerugian keuangan negara sekitar Rp221 miliar.
Di sisi lain, PT Dosni Roha Logistik diduga memperoleh keuntungan lebih dari Rp108 miliar dari kontrak tersebut.







