KUTACANE, Jenggala – Isu peralihan tanggungan iuran BPJS Kesehatan di Kabupaten Aceh Tenggara, mulai mendapat tanggapan. Status warga yang berkategori desil 8 hingga 10 akan menjadi tanggungan BPJS Kesehatan Mandiri.
Direktur RSU H. Sahudin Kutacane, dr. Mhd. Al-Fazri Sp.B, menyampaikan peralihan tanggungan iuran BPJS Kesehatan bagi warga yang berstatus desil 8 hingga 10 harus disampaikan ke permukaan publik, guna untuk menjaga kemapanan dalam melayani kesehatan masyarakat.
“Harus disampaikan sesuai dengan Pergub Aceh Nomor 2 Tahun 2026 tentang Jaminan Kesehatan Aceh (JKA), guna untuk kemapanan dalam melayani kesehatan masyarakat khususnya warga Aceh Tenggara,” kata dr. Mhd. Al-Fazri, Jumat (17/4).
Dikatakannya, peralihan tanggungan iuran BPJS Kesehatan bagi sekelompok masyarakat, harus disampaikan sesuai dengan Pergub Aceh yang akan mulai diberlakukan mulai per 1 Mei 20266 mendatang.
Bahwasannya, mulai per 1 Mei 2026 Pemerintah Aceh telah resmi mengubah skema Jaminan Kesehatan Aceh. Perubahan ini dilakukan agar jaminan kesehatan rakyat Aceh lebih tepat sasaran, terutama terhadap warga yang masih belum mapan kesejahteraannya.
Untuk itu, sebagai penyelenggara kesehatan masyarakat khususnya rumah sakit plat merah yaitu RSU H. Sahudin Kutacane, merasa berkewajiban untuk menyampaikan secara rincinya.
Al-Fazri menerangkan, peralihan tanggungan iuran BPJS Kesehatan mulai per 1 Mei 2026, disesuaikan dengan metode statistik tingkat kesejahteraan ekonomi masyarakat (Desil), atau dengan status tingkatan kesejahteraan masyarakat.
Desil yang menetap status kesejahteraan masyarakat itu, dimulai dari desil 1 hingga sampai dengan desil 5, diberlakukan sebagai warga program PBI-JK Nasional. Sedangkan desil 6 dan 7 akan ditanggung oleh Jaminan Kesehatan Aceh (JKA).
Namun untuk desil 8 hingga 10 bisa dialihkan ke BPJS Kesehatan Mandiri. Sebagaimana sesuai dengan instruksi skema Jaminan Kesehatan Aceh,” terangnya Direktur RSU tersebut.
Al-Fazri juga mengatakan, terkait status desil yang dianggap tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya, bisa dilakukan reaktivasi atau melaporkan ke pihak Dinas Sosial setempat.
“Bisa dilakukan perbaikan dengan membawakan KK dan KTP ke Dinas Sosial setempat,” terangnya Al-Fazri.
Al-Fazri juga menjelaskan, khusus kepada masyarakat yang berkategori desil 8 hingga dengan 10, agar sesegera mungkin untuk melakukan pendaftaran sebagai peserta BPJS Kesehatan Mandiri.
Tujuannya, agar akses pelayanan kesehatan khususnya terhadap warga yang tergolong sejahtera tersebut, tidak terhambat dengan biaya yang dibebankan. “Untuk itu, mari secepatnya mendaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan Mandiri,” sebutnya. (wol/sur/d2)
Jenggala







