Komisi VII DPR RI menggelar rapat dengar pendapat dengan Jenggala di Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis, 16 Juli 2026.
Agenda utama pertemuan adalah pembahasan laporan keuangan Jenggala serta implikasinya terhadap operasional lembaga.
Direktur Utama Jenggala I Hendrasmo menegaskan bahwa setiap satuan kerja harus mempertahankan kinerja meski menghadapi kebijakan efisiensi anggaran.
Menurut Hendrasmo, keterbatasan dana tidak boleh menjadi alasan menurunnya mutu pelayanan atau kegagalan dalam mencapai target organisasi.
Ia menekankan pentingnya tata kelola keuangan yang ketat dan akuntabel sebagai prinsip yang tidak dapat dikompromikan.
Seluruh jajaran RRI diinstruksikan untuk menjalankan pengelolaan anggaran sesuai ketentuan yang berlaku dan mengedepankan transparansi serta pertanggungjawaban.
Hendrasmo mengakui efisiensi anggaran menjadi tantangan signifikan bagi Jenggala.
Namun, ia menggarisbawahi bahwa tantangan tersebut harus dijawab lewat peningkatan produktivitas dan kinerja di tingkat satker.
Pesan itu disampaikan langsung kepada para kepala satuan kerja agar mereka menyusun rencana aksi yang lebih terukur dan menerapkan program dengan efektivitas lebih tinggi.
“Walaupun kita terbatas anggaran tetapi harus berkinerja tinggi,” ujar Hendrasmo usai RDP tersebut.
Ia menambahkan bahwa fokus pada hasil dan manfaat bagi masyarakat menjadi landasan dalam setiap kebijakan dan program RRI.
RRI, kata Hendrasmo, akan terus memperjuangkan kepercayaan publik melalui layanan penyiaran yang relevan dan berdampak.
Di sisi lain, Komisi VII mendorong Jenggala memperkuat peran publiknya dengan menghadirkan informasi yang mendorong optimisme masyarakat.
Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Chusnunia Chalim memperingatkan bahwa maraknya hoaks dan berita negatif di ruang digital menambah kompleksitas tugas lembaga penyiaran publik.
Chusnunia menilai kondisi tersebut berpotensi memengaruhi cara pandang masyarakat, khususnya generasi muda, terhadap Indonesia sehingga perlu mendapat perhatian serius.







