Anggota Komisi XIII DPR RI Rieke Diah Pitaloka meminta Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menelusuri aliran dana terkait penemuan rumah produksi uang palsu di kawasan Taman Tekno BSD, Tangerang Selatan.
Penyitaan barang bukti dilaporkan mencapai 360.000 lembar pecahan Rp100.000 atau senilai Rp36 miliar.
Rieke menilai temuan itu mengandung risiko serius bagi penegakan hukum dan kedaulatan moneter negara.
Menurutnya, skala kegiatan yang diduga berlangsung sejak Maret 2026 memperlihatkan indikasi kejahatan terorganisasi.
Empat orang sudah ditangkap dalam kasus ini, namun Rieke mengingatkan agar penyidikan tidak berhenti pada para pencetak saja.
Ia menekankan pentingnya mengungkap otak sindikat, penyandang dana, pemasok mesin dan bahan baku, penyedia teknologi, pemesan, serta jalur peredaran uang palsu.
Prinsip “follow the money” harus diterapkan dalam penyelidikan, kata Rieke, agar sumber modal dan hasil kejahatan dapat dilacak secara menyeluruh.
Rieke meminta PPATK memetakan rekening, sumber modal, penerima manfaat sesungguhnya, serta pembayaran untuk mesin dan bahan baku yang terkait.
Dia juga menyoroti perlunya menelusuri transaksi penjualan, aset yang diduga diperoleh dari kejahatan, dan pola transaksi yang tidak wajar.
Rieke menanyakan apakah terdapat transaksi tunai dalam jumlah tidak wajar, transfer antardaerah atau lintas negara, serta apakah keuntungan telah diubah menjadi aset.
Dia mengingatkan bahwa pemalsuan uang merupakan tindak pidana asal dalam rezim tindak pidana pencucian uang (TPPU).
Dengan demikian, apabila hasil kejahatan masuk ke rekening, dialihkan, dibelanjakan, diinvestasikan, atau disamarkan, Rieke menegaskan aliran tersebut harus ditelusuri sampai tuntas oleh PPATK.
Rieke meminta penegak hukum menerapkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang dan UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU secara terpadu sesuai kebutuhan pembuktian.
Dia mendorong penguatan koordinasi antara Polri, PPATK, Bank Indonesia, Kejaksaan, Kementerian Keuangan, dan Botasupal agar data kriminal, data moneter, dan data transaksi saling terhubung dalam penyidikan.
Rieke juga meminta aparat menindaklanjuti dengan upaya pembekuan, penyitaan, dan pemulihan aset yang terbukti berasal dari tindak pidana sesuai ketentuan hukum.
Menurut dia, pemalsuan Rupiah tidak hanya melanggar hukum pidana, tetapi juga mengancam kepercayaan publik serta kedaulatan ekonomi negara.






