Anggota Komisi II DPRD Kota Solo Fraksi PDI Perjuangan, Rony Kamtoro, meminta Wali Kota Solo Respati Ardi membuka keterangan publik mengenai sumber dana pemasangan baliho ucapan selamat ulang tahun ke-65 Presiden ke-7 RI Joko Widodo yang terpasang di beberapa titik Kota Solo.
Rony menegaskan akan menolak penggunaan APBD untuk pemasangan baliho tersebut jika ternyata dana berasal dari anggaran daerah.
“Kalau itu [pemasangan baliho] pakai APBD, saya menolak dan tidak rela,” ucap Rony, dikutip Rabu (24/6/2026).
Ia mengingatkan bahwa APBD merupakan uang rakyat sehingga penggunaannya harus diarahkan untuk kepentingan masyarakat luas.
Rony juga menyebutkan kondisi efisiensi anggaran yang sedang diberlakukan sehingga prioritas belanja daerah harus difokuskan pada pemenuhan kebutuhan publik.
Menurutnya, Kota Solo masih menghadapi keterbatasan anggaran sehingga setiap pengeluaran harus dipertimbangkan secara hati-hati.
Politikus dari Daerah Pemilihan Serengan itu menjelaskan bahwa pengelolaan baliho dan media luar ruang berada di bawah organisasi perangkat daerah yang menjadi mitra kerja Komisi II.
Oleh karena itu, Rony meminta penjelasan mekanisme pemasangan serta status pemasukan bagi pemerintah kota terkait pemasangan baliho tersebut.
Ia menyatakan pemasangan baliho akan dapat diterima bila dilakukan sesuai prosedur dan memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Namun Rony menegaskan penolakannya tegas apabila pemasangan menggunakan dana APBD, sekaligus mendesak Pemerintah Kota Solo untuk memberikan klarifikasi agar spekulasi tidak berkembang di masyarakat.
“Pemkot Solo harus segera klarifikasi secara benar. Kalau informasi yang kami dapat kemarin, katanya pakai APBD memasangnya,” ujarnya.
Wali Kota Solo Respati Ardi merespons polemik tersebut saat diwawancarai di depan kantor Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Solo, Jalan Slamet Riyadi, Selasa (23/6/2026).
Respati mengatakan pemerintah kota memang memasang beberapa baliho ucapan selamat ulang tahun untuk Jokowi namun tidak merinci besaran anggaran pembuatan maupun pemasangan.
Ia menyatakan pemasangan itu dilakukan karena alasan keberkahan dan menyebut Kota Solo tetap mendapatkan berkah.
Polemik pemasangan baliho ini telah memicu sorotan dari berbagai kalangan, termasuk pihak politik, yang mempertanyakan dasar kebijakan dan sumber pendanaan yang digunakan.







