Anggota Komisi II DPR RI Romy Soekarno mengusulkan agar proses perubahan status guru PPPK dimanfaatkan untuk merumuskan ulang tata kelola pendidik secara nasional.
Menurut Romy, reformasi ini harus melampaui sekadar perubahan administratif dan diarahkan untuk memperbaiki distribusi, perencanaan formasi, serta manajemen sumber daya manusia pendidikan secara terpadu.
Romy menyampaikan hal tersebut di Jakarta, Jumat (21/8/2026).
Ia menilai banyak persoalan struktural yang masih mengganggu pengelolaan tenaga pendidik, termasuk distribusi guru yang belum merata dan perencanaan formasi ASN yang belum mencerminkan kebutuhan riil daerah.
Ketimpangan kapasitas fiskal antar daerah juga disebut Romy sebagai faktor yang memperparah kesenjangan akses tenaga pengajar.
Salah satu langkah yang diusulkan adalah pengalihan sebagian pengelolaan guru PPPK ke level pusat untuk membangun sistem manajemen guru yang lebih terintegrasi.
Di bawah skenario ini, pemerintah pusat diharapkan memiliki basis data kebutuhan guru yang akurat sehingga penempatan bisa didasarkan pada kebutuhan wilayah dan mata pelajaran.
Romy menegaskan ada tiga prinsip yang harus menjadi landasan reformasi: keadilan, meritokrasi, dan afirmasi wilayah.
Ia meminta perhatian khusus bagi guru yang sudah mengabdi di daerah tertinggal, terdepan, terluar (3T), wilayah kepulauan, perbatasan, dan wilayah yang masih kekurangan tenaga pendidik.
Romy mengingatkan agar perubahan status pegawai tidak memicu konsentrasi guru ke daerah berstatus ekonomi lebih maju, sehingga wilayah yang membutuhkan tetap terabaikan.
Untuk menentukan formasi dan penempatan, Romy menekankan pentingnya menggunakan data kebutuhan berbasis wilayah dan mata pelajaran, bukan sekadar pendekatan administratif.
Dia juga menyambut rencana seleksi bagi guru PPPK untuk naik status menjadi ASN pusat di bawah Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah sebagai upaya memberikan kepastian karier dan penghargaan atas pengabdian.
Namun, dukungan politik itu menurut Romy harus disertai pengawasan yang kuat terhadap tiga aspek utama: kepastian status, pemerataan distribusi guru, dan keberlanjutan fiskal negara.
Perubahan sumber pembiayaan gaji dari APBD ke APBN menjadi isu penting yang perlu diperhitungkan dalam perencanaan anggaran jangka menengah dan panjang.
Sebagai ilustrasi dampak kebijakan, di Kota Palembang terdapat 5.502 guru PPPK yang terdampak, terdiri atas 5.156 guru penuh waktu dan 346 berstatus paruh waktu.
Romy menilai implementasi kebijakan ini memerlukan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah yang lebih kuat, termasuk keluarnya petunjuk pelaksanaan (juklak) dan petunjuk teknis (juknis) dari pemerintah pusat.
Tanpa sinkronisasi pelaksanaan, Romy khawatir reformasi tata kelola guru tidak akan memberikan kepastian bagi pendidik maupun menjawab kekurangan guru di daerah-daerah yang paling membutuhkannya.







