Prof. Dr. Ir. Rokhmin Dahuri, MS, Anggota Komisi IV DPR RI dan mantan Menteri Kelautan dan Perikanan 2001-2004, memaparkan sejumlah hambatan struktural dan kebijakan yang menurutnya menghalangi percepatan pertumbuhan ekonomi nasional.
Pemaparan itu ia sampaikan saat menjadi narasumber dalam Talk Highlight Radio Elshinta 90 FM Jakarta yang dipandu Mas Deri pada Rabu (12/8/2026).
Rokhmin menyoroti catatan pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5,12 persen dan membandingkannya dengan capaian Vietnam sebesar 8,4 persen.
Ia meyakini Indonesia memiliki potensi tumbuh hingga 10 persen per tahun apabila persoalan teknis dan nonteknis dapat diselesaikan secara simultan.
Menurutnya, ada empat prasyarat teknis utama yang harus dipenuhi di berbagai sektor, yaitu skala ekonomi, penguasaan teknologi, sistem rantai pasok terpadu, dan pembangunan yang berkelanjutan.
Untuk aspek skala ekonomi, Rokhmin merujuk penelitian IPB dan FAO tahun 2016 tentang usaha padi sawah.
Hasil penelitian itu menunjukkan seorang petani padi sawah perlu menggarap minimal tiga hektare agar memperoleh penghasilan sekitar Rp14 juta per orang per bulan.
Sementara data lapangan menunjukkan rata-rata luas garapan petani sawah hanya 0,4 hektar, kondisi yang menurutnya menjelaskan akar struktur kemiskinan petani.
Di sisi teknologi, ia mengingatkan perlunya mengejar ketertinggalan dari negara seperti Cina dan Vietnam melalui mekanisasi, digitalisasi, dan teknologi modern untuk mengelola lahan, termasuk yang terpencil dan marginal.
Rokhmin juga menekankan kebutuhan sistem pengelolaan rantai pasok terpadu dari hulu sampai hilir.
Dalam sektor perikanan, misalnya, ia menyoroti perlunya pembenahan teknik penangkapan serta ketersediaan sarana produksi yang berkualitas, murah, dan tersedia kapan pun dibutuhkan.
Pada hilir, penguatan industri pengolahan, pengemasan, dan kepastian pasar menjadi kunci agar produk pertanian, kelautan, dan manufaktur memiliki daya saing global.
Prasyarat keempat yang ia anggap wajib adalah prinsip keberlanjutan dimana pembangunan tidak boleh mengorbankan lingkungan seperti pembabatan rawa lindung dan hutan lindung untuk kepentingan pertambangan atau perkebunan.
Di luar masalah teknis, Rokhmin menilai iklim investasi merupakan persoalan paling serius yang harus segera diperbaiki.
Ia menyebutkan adanya fenomena investor yang memilih meninggalkan Indonesia akibat ketidakpastian kebijakan, lamanya proses perizinan, dan munculnya praktik premanisme.
Berdasarkan rujukan yang dibacanya dari Harian Kompas, ia mengatakan terdapat 100 pengusaha Cina yang mengalirkan income-nya keluar dari Indonesia.
Selain itu, sejumlah perusahaan otomotif Jepang di Karawang juga disebut ramai-ramai hengkang.
Rokhmin menyatakan sempat berbicara langsung dengan pengusaha asal Cina yang mengeluhkan perubahan perizinan yang sering terjadi dan infrastruktur yang kurang memadai.
Produktivitas tenaga kerja yang masih rendah menurutnya menambah berat tantangan daya saing nasional.
Permasalahan kepastian hukum dan potensi konflik kepentingan juga ia soroti, antara lain praktik pejabat pusat yang merangkap bisnis dan mencalonkan diri dalam pemilihan legislatif sehingga berpotensi memengaruhi kebijakan.
Dalam ranah fiskal, Rokhmin mengingatkan pentingnya menjaga kredibilitas fiskal mengingat ruang fiskal Indonesia yang mencapai sekitar Rp3.900 triliun.
Ia mengkritik alokasi anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menurutnya proporsinya jauh lebih besar dibandingkan negara lain.
Rokhmin menyebut bahwa di negara lain seperti Amerika, Brazil, Korea, dan Cina, anggaran MBG tidak lebih dari 0,5 persen APBN, sementara di Indonesia mencapai 7 persen.
Fenomena pembengkakan anggaran semacam itu menurutnya dapat memengaruhi persepsi investor terhadap kredibilitas fiskal republik ini.
Soal bank sentral, ia menekankan bahwa pengunduran diri pejabat di Bank Indonesia perlu ditangani dengan kepastian dan komunikasi kebijakan yang jelas agar tidak menimbulkan kekhawatiran pasar.
Rokhmin memperingatkan bahwa pola pertumbuhan yang terlalu bergantung pada konsumsi rentan; ia mendorong agar investasi, produksi, dan ekspor menjadi penggerak utama ekonomi.
Salah satu fokus yang ia harapkan digenjot adalah sektor manufaktur sebagai penghasil nilai tambah dan penopang ekspor.
Ia menegaskan bahwa negara maju umumnya memiliki kontribusi manufaktur minimal 30 persen terhadap PDB, sementara posisi Indonesia telah turun menjadi 18 persen dari sekitar 29 persen pada tahun 1996.
Memasuki momentum peringatan kemerdekaan, Rokhmin menyerukan perbaikan iklim investasi, penegakan hukum, dan upaya penguatan industri manufaktur di semua sektor sumber daya alam maupun non sumber daya alam.
Dalam pidatonya, ia juga mengingatkan ironi kekayaan sumber daya alam yang belum terealisasi menjadi kemakmuran akibat masalah tata kelola, korupsi, dan ketergantungan impor.
Rokhmin menyebut sejumlah angka yang menurutnya menggambarkan kerugian atau nilai yang keluar dari negeri ini: impor 4,7 juta ton bernilai belasan triliun, emas 76 Kg, korupsi 300 triliun, dan Pertamina 1.000 triliun.
Ia berharap pemerintahan Prabowo mampu menegakkan hukum secara tegas dan konsisten untuk memperbaiki tata kelola tersebut.
Rokhmin juga menyinggung inovasi domestik, seperti pengembangan kapal ikan bertenaga surya dan hidrogen bersama ITS Surabaya dalam lima tahun terakhir.
Namun, ia menilai inovasi tersebut masih terkendala kebijakan karena sejumlah oknum pemerintah dinilai kecanduan impor.
Ia bahkan menuduh adanya praktik “impor fee” dan menyatakan kabar bahwa setiap kilo beras impor memberi keuntungan sekitar 2.000 rupiah kepada pelaku yang ia sebut sebagai pengkhianat bangsa.
Dalam aspek lingkungan, Rokhmin memperingatkan bahwa daya dukung Teluk Jakarta dan Bali telah terlampaui sejak sekitar tahun 2000 sehingga kebijakan lingkungan harus berbasis kajian ilmiah dan kapasitas asimilasi lingkungan.
Ia menegaskan bahwa limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) harus dilarang sementara limbah organik masih dapat diolah dengan teknologi tepat guna.
Rokhmin mengusulkan penerapan ekonomi sirkular dengan prinsip Reduce, Reuse, Recycle (3R) yang dipadukan teknologi Waste to Energy.
Sebagai contoh, ia menyebut proyek pembangkit listrik dari sampah yang terbangun di Makassar dengan bantuan Korea dan mendorong agar Bali serta seluruh pemerintah daerah mengadopsi model serupa.
Penutup pemaparannya menegaskan bahwa sampah tidak perlu menjadi beban jika dikelola sebagai sumber energi dan pupuk, sekaligus menjadi bagian dari solusi ekonomi berkelanjutan.
Rokhmin menutup dengan dorongan agar langkah-langkah penegakan hukum, reformasi fiskal, dan penguatan manufaktur dilakukan simultan untuk mengangkat Indonesia keluar dari jebakan negara berpendapatan menengah.
Rokhmin tercatat juga sebagai Ketua Umum Gerakan Nelayan Tani Indonesia (GNTI).







