Prof. Dr. Ir. Rokhmin Dahuri, M.S., Anggota Komisi IV DPR RI sekaligus Guru Besar Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan IPB University, memberikan pembekalan pada Rapat Kerja Forum Pimpinan Program Pascasarjana Universitas Lambung Mangkurat (ULM) di Banjarmasin, dikutip Jumat (10/7/2026).
Ia menegaskan bahwa masa depan Indonesia ditentukan oleh keberanian melakukan transformasi ekonomi dari model eksploitasi sumber daya menuju Blue Economy yang berbasis inovasi, teknologi, dan keberlanjutan.
Rokhmin menyebut perubahan global berlangsung sangat cepat dengan munculnya ketegangan geopolitik, perang dagang, perubahan iklim, kerusakan lingkungan, hilangnya keanekaragaman hayati, serta disrupsi teknologi berbasis kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI).
Karena itu, menurutnya, Indonesia tidak boleh berperan hanya sebagai penonton dalam dinamika dunia, melainkan harus menjadi pelaku utama yang meningkatkan daya saing melalui penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi.
Transformasi yang diusulkan bukan sekadar mengejar angka pertumbuhan, melainkan mengarah pada pertumbuhan berkualitas yang inklusif, ramah lingkungan, dan berkelanjutan.
Rokhmin menyoroti modal besar Indonesia sebagai negara kepulauan dengan wilayah laut sekitar 6,4 juta kilometer persegi, garis pantai sepanjang 108 ribu kilometer, dan lebih dari 17.500 pulau.
Ia menilai kondisi tersebut merupakan anugerah geopolitik dan geoekonomi yang menjadikan laut sebagai ruang hidup, ruang produksi, dan penentu masa depan bangsa.
Namun mantan Menteri Kelautan dan Perikanan itu mengatakan bahwa potensi kelautan belum dimanfaatkan secara optimal; kontribusi ekonomi kelautan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) masih tertinggal dibanding negara-negara lain yang sumber daya lautnya lebih terbatas.
Menurutnya, persoalan utama bukan kekurangan sumber daya, melainkan kelemahan dalam pengelolaan melalui inovasi, industrialisasi, dan tata kelola profesional.
Rokhmin menegaskan bahwa ketergantungan pada ekspor komoditas mentah tidak lagi tepat; nilai tambah harus diciptakan lewat penguasaan teknologi, penelitian, dan hilirisasi industri.
Ia mengingatkan bahwa negara-negara maju memetik keuntungan terbesar dari penguasaan teknologi, inovasi, riset, dan sektor pengolahan, sementara penjualan bahan baku menempatkan negara di posisi lemah dalam rantai nilai global.
Konsep Blue Economy dijelaskan sebagai strategi pembangunan yang menggabungkan pertumbuhan ekonomi dengan pelestarian lingkungan melalui pemanfaatan sumber daya kelautan secara berkelanjutan.
Rokhmin menekankan perlunya menyikapi laut sebagai pusat pembangunan nasional, bukan sekadar ruang eksploitasi.
Ia memaparkan estimasi potensi ekonomi kelautan Indonesia sekitar US$1,348 triliun per tahun atau lebih dari Rp22.000 triliun, serta kemampuan menciptakan sekitar 45 juta lapangan kerja jika dikelola secara optimal.
Berdasarkan itu, ia menyerukan penghentian praktik ekspor bahan baku seperti ikan segar atau rumput laut mentah, dan mendorong pengembangan produk olahan bernilai tambah, teknologi, inovasi, serta pengetahuan untuk ekspor.
Keberhasilan transformasi menuju ekonomi biru, menurut Rokhmin, mensyaratkan penguatan sumber daya manusia, penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, pembangunan infrastruktur modern, akses pembiayaan, serta tata kelola yang profesional.
Ia menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah, akademisi, pelaku usaha, masyarakat, dan media agar upaya pembangunan berjalan efektif dan berdampak luas.
Rokhmin meyakini bahwa jika potensi Blue Economy didayagunakan berbasis ilmu pengetahuan, teknologi, dan manajemen profesional, sektor kelautan dapat menjadi solusi berbagai persoalan bangsa, memperkuat daya saing nasional, menciptakan jutaan lapangan kerja, serta meningkatkan kesejahteraan rakyat.
Ia menutup pandangannya dengan keyakinan bahwa pemanfaatan optimal sektor kelautan akan membantu mewujudkan Poros Maritim Dunia dan Indonesia Emas paling lambat pada tahun 2045.







