Prof. Dr. Ir. Rokhmin Dahuri, M.S. menegaskan perlunya mengakhiri praktik “business as usual” jika Indonesia ingin mencapai visi Indonesia Emas 2045.
Pernyataan itu disampaikan dalam Talk Highlight Radio Elshinta, dikutip Rabu (19/8/2026).
Rokhmin, anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, menilai peringatan 81 tahun kemerdekaan menjadi momen tepat untuk mengecek capaian kemerdekaan bagi kesejahteraan rakyat.
Ia menekankan perlunya perubahan besar dalam struktur ekonomi negara.
“Diperlukan transformasi struktural ekonomi secara total,” ujarnya.
Menurutnya, transformasi harus menyentuh beberapa pilar utama untuk mengantar Indonesia menjadi negara maju dan berpenghasilan tinggi pada 2045.
Prioritas yang disebutkan meliputi penciptaan lapangan kerja produktif untuk menyerap bonus demografi dan penguatan industri nasional serta hilirisasi.
Rokhmin juga menyoroti modernisasi sektor pangan, pertanian, dan perikanan sebagai bagian dari perubahan tersebut.
Optimalisasi ekonomi biru (*blue economy*) dan peningkatan kualitas sumber daya manusia menjadi bagian penting strategi yang diusulkan.
Ia mengingatkan bahwa kemerdekaan harus diterjemahkan ke dalam kesejahteraan, keadilan, dan kemandirian bagi seluruh rakyat, bukan segelintir golongan.
“Indonesia Emas 2045 itu harus diperjuangkan melalui transformasi dan kerja nyata, kerja keras, kerja cerdas, dan kerja ikhlas dari seluruh komponen bangsa,” katanya.
Rokhmin memperingatkan risiko terjebak pada middle income trap apabila perubahan mendasar tidak dilaksanakan.
Ia menyebut kondisi ironis di mana kekayaan sumber daya alam melimpah tetapi status pendapatan masih menempati kategori menengah.
Sebagai anggota Komisi IV DPR RI yang membidangi pangan dan pertanian, Rokhmin menempatkan swasembada pangan berkelanjutan sebagai fondasi menuju Indonesia Emas 2045.
Ia menegaskan bahwa Indonesia seharusnya mampu memenuhi kebutuhan pangan domestik dari kapasitas produksinya sendiri untuk meningkatkan kesejahteraan petani dan nelayan serta memperkuat ketahanan pangan nasional.
“Kalau pangan kita masih impor, bagaimana kita bisa berdaulat? Kemandirian pangan adalah harga mati untuk Indonesia Emas 2045,” tegasnya.
Rokhmin juga menyoroti pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan, menyebut adanya kontradiksi antara kelimpahan SDA dan status ekonomi.
Beberapa kawasan, menurutnya, seperti Teluk Jakarta dan Bali telah melampaui daya dukung lingkungan sejak tahun 2000.
Ia menyebut korupsi sebagai salah satu penghambat utama kemajuan nasional.
Rokhmin memaparkan angka-angka yang menurutnya mencerminkan pemborosan dan kebocoran sumber daya negara, antara lain: “Impor 4,7 juta ton dapat belasan triliun. Emas 76 Kg, korupsi 300 triliun, Pertamina 1.000 triliun. Jadi kita kaya raya Pak,” ujarnya.
Ia berharap pemerintahan Prabowo dapat menegakkan hukum secara tegas untuk mengatasi masalah tersebut.
Mengenai kapasitas inovasi, Rokhmin menilai Indonesia memiliki potensi untuk mendukung kemandirian ekonomi, termasuk di sektor kelautan dan perikanan.
Ia mencontohkan proyek pengembangan kapal ikan tenaga surya dan hidrogen yang dikerjakan bersama Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya selama lima tahun terakhir.
Namun, ia mengakui bahwa implementasi inovasi tersebut masih terkendala dalam tataran kebijakan.
“Banyak oknum pemerintah kecanduan impor. Di dalam impor itu ada impor fee, saya dengar beras tiap impor pengkhianat bangsa baik pengusaha maupun oknum pejabat dapat 2.000 rupiah per kilo,” ungkapnya.
Rokhmin mendorong kebijakan lingkungan berbasis ilmu pengetahuan, termasuk penggunaan kemampuan asimilasi perairan sebagai dasar pengambilan kebijakan di kawasan padat aktivitas manusia.
Ia juga meminta pelarangan limbah B3 dan pengelolaan limbah organik melalui teknologi yang sesuai.
Pengelolaan sampah, menurutnya, harus diarahkan pada ekonomi sirkular dengan penerapan prinsip Reduce, Reuse, Recycle (3R).
Rokhmin melihat potensi teknologi Waste to Energy untuk mengubah masalah sampah menjadi sumber energi dan nilai ekonomi bagi masyarakat.
“Saya saksikan sendiri di Makassar dengan bantuan Korea sudah terbangun pembangkit listrik dari sampah. Harusnya Bali dan seluruh Pemda menerapkan. Sampah tidak jadi limbah tapi jadi berkah, jadi energi dan pupuk,” ujarnya.
Dia menutup pernyataannya dengan mengingatkan bahwa peringatan 81 tahun kemerdekaan harus menjadi alarm untuk tidak berpuas diri dan mendorong transformasi menyeluruh demi kesejahteraan merata dari Sabang sampai Merauke.
Rokhmin mengakhiri dengan penegasan bahwa menjadi negara maju mensyaratkan pemerintahan yang memiliki integritas serta kemampuan mengambil keputusan berdasarkan kepentingan nasional.
“Syarat negara maju, menurutnya, pemerintah harus ikhlas, cerdas, baik dan strong.”







