Anggota Komisi IV DPR RI Fraksi PDI Perjuangan, Prof. Dr. Ir. Rokhmin Dahuri, M.S., menyerukan tindakan preventif segera untuk menghadapi ancaman El Niño agar tidak berujung pada krisis pangan dan kemanusiaan.
Pernyataan itu ia sampaikan sebagai narasumber dalam program TVR 17 TVR Parlemen setelah mengikuti Rapat Dengar Pendapat Komisi IV DPR RI bersama Menteri Pertanian dan Badan Pangan Nasional.
Rokhmin menyoroti adanya kontradiksi antara klaim stok pangan nasional yang tinggi dan kenaikan harga beras, kedelai, serta minyak goreng di banyak kabupaten dan kota.
Ia menilai kenaikan harga tersebut menjadi indikator bahwa ketahanan pangan belum cukup kuat untuk menahan dampak El Niño.
Menurutnya, BMKG telah mengeluarkan peringatan dini terkait potensi El Niño beberapa bulan sebelumnya, sehingga upaya mitigasi seharusnya sudah dilaksanakan lebih cepat.
Salah satu langkah prioritas yang diungkapkan adalah memanen air hujan melalui pembangunan embung, waduk kecil, dan penampungan air sekaligus revitalisasi jaringan irigasi.
Rokhmin menegaskan pemerintah tidak boleh menunggu kekeringan berlangsung baru bertindak.
Ia juga mendorong percepatan transformasi praktik budidaya dengan memasukkan penyediaan varietas tahan kekeringan dan penyesuaian kalender tanam berdasar prediksi iklim BMKG.
Selain itu, ia meminta pemetaan wilayah rawan kekeringan sampai tingkat kecamatan, optimalisasi pompanisasi, serta ketersediaan benih ulang bagi petani.
Rokhmin menekankan negara harus hadir dengan dukungan benih yang tepat, air memadai, dan pendampingan intensif untuk petani.
Ia mengingatkan pelajaran mahal dari El Niño 2023 yang mengakibatkan penurunan produksi dan impor sekitar 4,5 juta ton beras pada 2024.
Rokhmin memperingatkan agar kondisi serupa tidak terulang karena berdampak pada devisa, kedaulatan pangan, dan kesejahteraan petani.
Selain ancaman terhadap produksi, ia menggarisbawahi risiko kebakaran hutan dan lahan akibat musim kering.
Rokhmin meminta pemerintah daerah di wilayah langganan karhutla seperti Riau, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah segera menetapkan status siaga bila situasi di lapangan mengharuskannya.
Penetapan siaga harus disertai pengerahan sumber daya terpadu, termasuk patroli terpadu dan monitoring titik panas secara real-time.
Upaya lain yang perlu dijalankan secara bersamaan menurutnya meliputi pengelolaan tata air gambut, pembangunan sekat bakar, penyediaan sumber air di sekitar gambut, edukasi masyarakat, serta penegakan hukum terhadap pelaku pembakaran lahan.
Rokhmin menegaskan bahwa pencegahan harus dilakukan sebelum titik api meluas dengan langkah-langkah yang terintegrasi.
Ia menutup dengan menyatakan bahwa ketahanan pangan bergantung pada lima hal sekaligus: ketersediaan air, perlindungan lahan, benih yang adaptif, kesejahteraan petani, dan kelancaran distribusi.
Menurutnya, semua itu hanya akan efektif jika disertai pencegahan karhutla yang serius serta koordinasi kuat antara kementerian, pemerintah daerah, perguruan tinggi, dunia usaha, dan kelompok tani.
Pernyataan dan penilaian tersebut dikutip pada Minggu (19/7/2026).







