Anggota Komisi IV DPR RI Prof. Dr. Ir. Rokhmin Dahuri, M.S., meminta pengawasan ketat atas kebijakan harga khusus BBM jenis solar sebesar Rp15.000 per liter untuk kapal perikanan ukuran 30 gross ton (GT) hingga 200 GT.
Kebijakan tersebut berlaku sampai 31 Desember 2026 dan dibahas dalam rapat kerja Komisi IV DPR RI bersama Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, yang dikutip Senin (19/7/2026).
Rokhmin menilai langkah itu positif karena meringankan beban biaya operasional pelaku perikanan tangkap yang selama ini terbebani harga solar industri yang tinggi.
Namun ia mengingatkan pengalaman masa lalu pada dekade 1970 hingga 1990 ketika subsidi BBM sektor perikanan memunculkan praktik moral hazard.
Menurut Rokhmin, pada periode tersebut banyak pengusaha perikanan yang tidak melaut namun menjual BBM subsidi baik di dalam negeri maupun ke luar negeri.
Oleh karena itu ia mendesak KKP bersama kementerian dan lembaga terkait memperkuat sistem pengawasan agar distribusi BBM harga khusus benar-benar tepat sasaran dan tidak disalahgunakan.
Rokhmin juga menyoroti potensi tuduhan dari dunia internasional bahwa kebijakan ini tergolong subsidi, sehingga perlu kehati-hatian dalam implementasinya.
Sebagai alternatif untuk mengurangi risiko penyalahgunaan dan tudingan internasional, ia mengusulkan skema insentif berbasis hasil tangkapan yang didaratkan.
Skema yang diusulkan memberi subsidi per kilogram ikan yang didaratkan dengan perhitungan konversi setengah dari selisih margin antara BBM subsidi dan BBM pasar, sehingga insentif lebih terukur dan akuntabel.
Komisi IV berharap pemerintah pusat—sebagai inisiator kebijakan melalui Presiden Prabowo Subianto dan dukungan dari Bahlil serta Airlangga—menggabungkan kebijakan ini dengan mekanisme pengawasan dan alternatif insentif yang jelas.







