Prof. Dr. Ir. Rokhmin Dahuri, M.S., Anggota Komisi IV DPR RI Fraksi PDI Perjuangan, memaparkan serangkaian catatan strategis terkait arah pembangunan nasional pada Sidang Tahunan MPR RI, Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI, serta Pidato Kenegaraan Presiden di Kompleks Parlemen, Senayan, Jumat (14/8/2026).
Ia membuka sambutan dengan menyampaikan harapan bagi bangsa saat peringatan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81.
Rokhmin menegaskan bahwa kredibilitas fiskal harus menjadi prioritas utama dalam penyusunan Nota Keuangan dan APBN 2027.
Menurutnya, besaran belanja negara tidak cukup jika hanya besar secara nominal; alokasi harus tepat sasaran dan produktif.
Anggaran publik, kata ia, harus mampu menciptakan multiplier effect yang mendorong kenaikan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi inklusif.
Dalam pandangannya, APBN harus menjawab persoalan pengangguran, kemiskinan, lemahnya daya beli, dan ketiadaan lapangan kerja layak.
Sebagai anggota Komisi IV yang membidangi pangan, pertanian, kelautan, dan perikanan, Rokhmin menyoroti pentingnya memperluas swasembada pangan.
Ia memperingatkan bahwa keberhasilan swasembada tidak boleh terhenti hanya pada beberapa komoditas tertentu.
Rokhmin secara khusus menyebut ketergantungan impor pada kedelai dan bawang putih sebagai isu strategis yang harus diatasi.
Lebih jauh, ia mengajak mengubah paradigma pembangunan pangan dengan mengukur keberhasilan dari kesejahteraan pelaku utama sektor pangan.
Petani, nelayan, pembudidaya, peternak, dan pekebun, tegasnya, mesti mendapatkan peningkatan pendapatan seiring dengan naiknya produktivitas.
Rokhmin juga mengingatkan ancaman El Niño dan potensi musim kemarau yang diprediksi berlangsung lebih lama dan panas.
Pengalaman masa lalu harus dijadikan pelajaran agar mitigasi dilakukan lebih awal dan tidak mengorbankan produksi pangan, ujarnya.
Ia mendesak langkah konkret mulai dari pemanenan air hujan hingga pembangunan dan revitalisasi embung sebagai bagian dari mitigasi.
Perbaikan jaringan irigasi dan optimalisasi sumber-sumber air juga menjadi bagian dari rekomendasi praktisnya.
Rokhmin menyoroti penyesuaian kalender tanam serta adaptasi pertanian terhadap perubahan iklim sebagai keharusan.
Menurutnya, dampak El Niño tidak hanya menurunkan produksi, tetapi juga memicu kenaikan harga pangan, inflasi, dan menurunkan daya beli masyarakat miskin.
Dalam konteks sosial, ia mengakui bantuan sosial tetap diperlukan bagi kelompok rentan.
Namun ia menekankan solusi jangka panjang harus berfokus pada creating jobs berupa lapangan kerja produktif yang menjamin pendapatan layak.
Rokhmin menilai pemerintah tidak bisa mengandalkan APBN semata dalam menciptakan lapangan kerja.
Peran dunia usaha dan investasi harus dioptimalkan melalui iklim investasi yang lebih baik.
Ia menyerukan perbaikan regulasi yang konsisten, kepastian hukum, pelayanan perizinan cepat, serta pemberantasan praktik ekonomi biaya tinggi.
Khusus sektor pertanian, kelautan dan perikanan, peternakan, serta perkebunan, ia menawarkan empat agenda transformasi sebagai blueprint 2027.
Pertama, meningkatkan skala ekonomi usaha agar unit produksi petani dan nelayan tidak terlalu kecil dan tidak ekonomis.
Kedua, penerapan teknologi modern dan inovasi untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi, kualitas produk, dan pendapatan.
Ketiga, pembangunan integrated supply chain management system dari hulu hingga hilir untuk memastikan kelancaran sarana produksi hingga pemasaran.
Keempat, penerapan prinsip ramah lingkungan dan keberlanjutan secara nyata di lapangan, bukan sekadar retorika.
Rokhmin menutup pernyataannya dengan ajakan evaluasi besar pada usia kemerdekaan yang ke-81.
Ia mengingatkan bahwa kekayaan sumber daya alam, besarnya pasar domestik, dan potensi sumber daya manusia harus diubah menjadi kekuatan ekonomi nyata bagi rakyat.
Dengan pengelolaan fiskal yang kredibel, pembangunan pangan menyeluruh, mitigasi perubahan iklim serius, iklim investasi kondusif, serta keberpihakan kepada petani dan nelayan, ia optimistis Indonesia dapat menjadi negara maju, adil, makmur, berdaulat, dan berkelanjutan.
Rokhmin juga tercatat pernah menjabat Menteri Kelautan dan Perikanan 2001 – 2004 dan saat ini menjabat Ketua Umum Masyarakat Akuakultur Indonesia (MAI).







