Prof. Dr. Ir. Rokhmin Dahuri meminta percepatan transformasi sistem pangan nasional berbasis agro-maritim demi kedaulatan pangan berkelanjutan dan target Indonesia Emas 2045.
Pernyataan itu disampaikan pada Simposium Nasional KAHMI–HUT ke-60 KAHMI dengan tema “Ketahanan Pangan Menuju Indonesia Maju, Perspektif Pasal 33 UUD NRI Tahun 1945” di Gedung Nusantara V MPR RI, Senayan.
Pemaparan tersebut dikutip Jumat (11/9/2026).
Rokhmin menegaskan produksi tangkap tidak boleh ditingkatkan sembarangan dan harus diarahkan pada pengembangan budidaya fiskal yang sistemik.
Menurutnya, potensi lestari sumber daya ikan Indonesia pada 2024 mencapai 115,10 juta ton per tahun.
Angka tersebut terdiri atas perikanan tangkap sebesar 15,04 juta ton dan perikanan budidaya sebesar 100,06 juta ton.
Hingga kini pemanfaatan total potensi itu baru mencapai 20,48 persen atau sekitar 23,57 juta ton.
Rokhmin memperingatkan persoalan paling kritis terjadi pada sektor perikanan laut.
Dari potensi tangkap laut 12,01 juta ton, pemanfaatan sudah mencapai 61,04 persen dan 88,9 persen stok ikan dikategorikan fully atau over-exploited.
Di sisi lain, pemanfaatan perikanan budidaya baru 15,75 persen dari potensi 100,06 juta ton.
Rinciannya, budidaya laut berpotensi 60 juta ton namun dimanfaatkan 13,91 persen.
Tambak payau memiliki potensi 34,36 juta ton dan pemanfaatannya baru 9,95 persen.
Sementara itu, pemanfaatan perairan tawar telah mencapai 69,97 persen.
Rokhmin menilai potensi ekonomi akuakultur Indonesia mencapai USD 210 miliar per tahun.
Potensi itu berasal dari mariculture seluas 24 juta hektare, coastal aquaculture 3 juta hektare, dan freshwater 2 juta hektare.
Ia menggarisbawahi bahwa produk akhir akuakultur bukan hanya sumber protein, tetapi juga memiliki nilai tambah untuk farmasi, kosmetik, biofuel, bioplastic, mutiara, hingga blue carbon.
Untuk mengoptimalkan potensi, Rokhmin meluncurkan Program Ekonomi Biru Quick Wins 2026–2030.
Program itu dibangun atas empat pilar: perikanan budidaya, perikanan tangkap, industri pengolahan dan pemasaran, serta industri bioteknologi perairan.
Ia merumuskan tiga langkah besar guna mendorong transformasi sektor perikanan.
Pertama, revitalisasi total pelabuhan perikanan menjadi kawasan industri perikanan terpadu.
Konsep tersebut dapat diwujudkan melalui model seperti Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) dengan rantai hulu-hilir, perumahan nelayan, lembaga ekonomi, dan standar food safety.
Pengembangan fasilitas juga mencakup kapal zero-emission panel surya, Eco-Fishing Ports, serta penerapan teknologi Industry 4.0 seperti Big Data, IoT, Blockchain, AI, dan drone.
Rantai dingin dari laut hingga pasar ekspor juga menjadi bagian penting dalam strategi ini.
Kedua, revolusi budidaya berbasis blue tech yang diatur secara sistemik dengan memperhatikan RTRW dan skala ekonomi.
Kebijakan budidaya harus mengadopsi Best Aquaculture Practices serta konsep Smart, Zero-Waste, Zero-Emission Aquaculture dan Integrated Supply Chain Management System.
Target fiskal bagi pembudidaya dirancang agar pendapatan bisa mencapai lebih dari US$ 480 atau sekitar Rp 8,2 juta per bulan.
Inovasi yang diusulkan meliputi sistem RAS, bioflok, IMTA, serta penggunaan AI dan IoT untuk monitoring kualitas air dan kesehatan ikan.
Teknologi seleksi genetik benih unggul, pakan berbasis bioteknologi, dan otomatisasi panen juga disebut sebagai prioritas.
Motto yang diangkat: produksi harus efisien, ekologi harus lestari, dan pelaku usaha harus sejahtera.
Rokhmin mengutip definisi aquaculture menurut Parker (1998) sebagai produksi ikan, krustasea, moluska, alga, mikroba, dan organisme lain melalui penetasan dan pemeliharaan di ekosistem perairan.
Ketiga, modernisasi perikanan tangkap melalui program pembangunan kapal baru sebanyak 5.000 unit.
Strategi penangkapan akan berbasis MSY (Maximum Sustainable Yield) di setiap Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) untuk meningkatkan CPUE (Catch per Unit of Effort) secara berkelanjutan.
Rokhmin menawarkan modernisasi kapal dan alat tangkap tradisional serta pengembangan 5.000 kapal modern >30 GT untuk wilayah ZEE 12-200 mil.
Selain itu, direncanakan 1.000 kapal modern >200 GT untuk operasi di laut lepas High Seas.
Langkah ini juga mencakup pengurangan penangkapan di wilayah overfishing dan peningkatan di wilayah underfishing.
Dengan penangkapan terukur, ia memperkirakan pendapatan nelayan anak buah kapal (ABK) berpotensi mencapai US$ 1.030 atau sekitar Rp 17,5 juta per bulan secara berkelanjutan.
Angka ini diharapkan meningkat dari target sebelumnya sebesar Rp 14 juta.
Rokhmin menyebut estimasi jumlah nelayan optimal di sembilan WPP Indonesia mencapai 1.962.166 orang.
Saat ini jumlah nelayan eksisting tercatat 2.055.041 orang, menandakan adanya kelebihan kapasitas di beberapa wilayah.
Contohnya, di Selat Malaka jumlah nelayan optimal hanya 99.579 orang, sementara eksisting mencapai 224.766 orang.
Untuk menopang modernisasi, teknologi smart fishing berbasis data stok ikan dan ocean forecasting diperlukan.
Penggunaan echosounder yang digabungkan dengan AI dan big data, alat tangkap ramah lingkungan, kapal hemat energi dengan monitoring IoT, serta digital logbook dan e-monitoring menjadi teknologi prioritas.
Tujuannya adalah menjaga keberlanjutan stok ikan, meningkatkan efisiensi, menurunkan bycatch dan kerusakan habitat, serta meningkatkan kesejahteraan nelayan.
Rokhmin yang juga Guru Besar Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan IPB University menyoroti potensi kekayaan alam Indonesia secara lebih luas.
Menurut perhitungannya, enam komoditas utama—batu bara, gas alam, emas, nikel, kekayaan laut, dan kekayaan hutan—berpotensi menghasilkan pendapatan kotor Rp 20.655 triliun per tahun.
Jika dikelola sesuai amanat Pasal 33 UUD 1945, pendapatan bersih untuk APBN diperkirakan mencapai Rp 7.279,49 triliun per tahun.
Rokhmin berargumen bahwa jika kondisi tersebut tercapai, anggaran APBN akan lebih dari tiga kali lipat APBN 2024 yang sebesar Rp 3.400 triliun dan dapat melunasi hutang negara dalam waktu tiga tahun.
Ia mengidentifikasi empat modal dasar besar Indonesia: bonus demografi 289 juta jiwa, kekayaan sumber daya alam darat dan laut, posisi geostrategis dengan 45 persen perdagangan global bernilai USD 15 triliun melalui ALKI, serta pengalaman menghadapi bencana.
Namun, modal tersebut menurutnya belum sepenuhnya diterjemahkan menjadi kesejahteraan.
Rokhmin mengutip data World Bank 2024 yang mencatat PDB Indonesia sebesar USD 1.396 miliar dan peringkat 16 dunia.
GNI per kapita Indonesia pada 2026 masih berada di level menengah atas sebesar USD 5.120, di bawah Malaysia USD 12.380 dan Thailand USD 7.690.
Ia menilai pertumbuhan ekonomi belum optimal dan merujuk kajian McKinsey (2012) dan Goldman Sachs (2020) yang menyebut potensi pertumbuhan hingga 10 persen per tahun.
Realitanya, selama 11 tahun terakhir pertumbuhan ekonomi rata-rata hanya sekitar 5 persen.
Rokhmin mengidentifikasi tiga penghambat utama: iklim investasi yang tidak kondusif karena pejabat yang berbisnis di sektor yang dipimpinnya, ketidaksesuaian kompetensi pejabat, dan stabilitas politik-ekonomi yang rapuh akibat perubahan regulasi dan lemahnya koordinasi pusat-daerah.
Dalam aspek sosial dan ketenagakerjaan, ia menyampaikan data yang menggambarkan tantangan struktural.
Menurut pemaparannya, 64,2 persen penduduk Indonesia berada di bawah standar kemiskinan versi Bank Dunia.
Berdasarkan BPS terdapat 24,1 juta orang miskin, sementara versi World Bank mencapai 171,4 juta jiwa karena perbedaan standar pengeluaran.
Pada 2025 hanya tercipta 1,9 juta lapangan kerja baru, sedangkan terdapat 3,5 juta angkatan kerja baru.
Sebanyak 59,4 persen pekerja disebut masih berada di sektor informal tanpa perlindungan sosial.
Rokhmin juga menyoroti ketimpangan yang tinggi, mengutip laporan Credit Suisse 2019 dan Oxfam 2017.
Laporan Credit Suisse menyebut satu persen orang terkaya menguasai 44,6 persen kekayaan nasional dan 10 persen orang terkaya menguasai 74,1 persen kekayaan.
Oxfam 2017 mencatat kekayaan empat orang terkaya setara dengan kekayaan 100 juta orang termiskin.
Dalam pembangunan industri, ia memperingatkan risiko deindustrialisasi dini.
Data BPS 1997–2024 menunjukkan kontribusi sektor manufaktur terhadap PDB turun dari 29 persen pada 1996 menjadi 18,98 persen pada 2024.
Menurutnya deindustrialisasi idealnya terjadi setelah pendapatan per kapita melampaui USD 12.536.
“Tanpa lompatan produktivitas tinggi, kita hanya melakukan redistribusi kemiskinan, bukan menciptakan kekayaan,” ujar Rokhmin.
Isu sumber daya manusia dan gizi juga mendapat perhatian dalam paparan tersebut.
Survei Status Gizi Indonesia 2024 tercatat 19,8 persen anak mengalami stunting, 4,2 persen mengalami gizi buruk, dan 6,2 persen mengalami kondisi kurus.
Untuk keluar dari middle income trap, Rokhmin menawarkan peta jalan ekonomi baru dengan rumus pertumbuhan ekonomi = F(I,K,G, E-M).
Syarat yang diajukan meliputi investasi dan ekspor lebih besar dibanding konsumsi dan impor, target pertumbuhan di atas 7 persen, Gini Ratio di bawah 0,3, serta keberlanjutan lingkungan.
Dalam skenario optimis, ia memperkirakan pertumbuhan ekonomi dapat mencapai 8 persen pada 2029.
Rencana itu dinilai sejalan dengan delapan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, khususnya misi kedua yang menekankan kemandirian melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.
Rokhmin menyoroti kondisi struktural sektor pangan yang belum menyentuh akar persoalan.
Dia mencatat 85 persen petani pangan memiliki lahan di bawah skala ekonomi dua hektare.
Di Jawa rata-rata kepemilikan lahan hanya 0,4 hektare sehingga pendapatan petani sekitar Rp 2,25 juta per bulan, lebih rendah dari upah buruh sebesar Rp 3,1 juta.
Peralihan fungsi lahan juga terus berlangsung dengan laju sekitar 60.000 hektare per tahun.
Rokhmin mengkritik Program Food Estate yang dinilai mengulangi pola kegagalan sepanjang beberapa periode pemerintahan.
Ia menyebut penyebab kegagalan antara lain program terburu-buru tanpa studi kelayakan, kesalahan lokasi, dan pemaksaan penanaman padi pada lahan gambut lebih dari satu meter kedalamannya.
Masalah pH tanah yang masam, rob yang belum tertangani, teknologi yang tidak sesuai agro-ekologi, serta minimnya pelibatan masyarakat lokal Papua turut disebut sebagai faktor kegagalan.
Sebagai solusi, ia mendorong pendekatan agro-maritim dan blue food yang memanfaatkan modal kelautan Indonesia.
Indonesia memiliki 77 persen wilayah berupa lautan seluas 6,4 juta kilometer persegi, garis pantai sepanjang 108.000 kilometer, dan 17.504 pulau.
Konsep pangan biru mencakup seluruh pangan dari ekosistem perairan laut, payau, darat, maupun ekosistem buatan seperti kolam, tambak, dan keramba jaring apung (KJA).
Pengembangan pangan biru bisa dilakukan melalui perikanan tangkap, perikanan budidaya, dan bioteknologi.
Ruang lingkup agro-maritim menurutnya meliputi delapan sektor: tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan, kehutanan, perikanan budidaya, perikanan tangkap, dan sektor maritim.
Pengembangan blue economy harus menyeimbangkan pemanfaatan berkelanjutan sumber daya pesisir dan laut untuk pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.
Rokhmin menekankan bahwa ekonomi biru perlu mengakomodasi sektor mapan seperti minyak dan gas laut, pelabuhan, dan galangan kapal.
Sektor baru seperti energi samudera, bioekonomi biru, dan desalinasi juga perlu didorong.
Dengan pendekatan terintegrasi antara agro-maritim dan ekonomi biru, ia menilai Indonesia memiliki peluang besar untuk mengoptimalkan kekayaan laut dan memperkuat kedaulatan pangan menuju Indonesia Emas 2045.







