Anggota Komisi IV DPR RI, Prof. Dr. Ir. Rokhmin Dahuri, MS, memperingatkan bahwa Indonesia berisiko memiliki 97,5 juta hektare kawasan konservasi yang hanya tercatat di atas kertas jika perluasan area tidak disertai tata kelola yang efektif.
Peringatan itu disampaikan dalam forum Transformasi Regulasi yang diselenggarakan oleh ICCF Indonesia dan Coral Triangle Center (CTC) pada Jum’at (21/8/2026).
Rokhmin menjelaskan bahwa sampai tahun 2025 Indonesia telah menetapkan 30,9 juta hektare kawasan konservasi perairan.
Target pemerintah adalah meningkatkan luas tersebut hampir tiga kali lipat menjadi 97,5 juta hektare pada 2045 untuk mencapai target global 30×45.
Menurutnya, tantangan utama bukan lagi menambah luasan di peta, melainkan memastikan pengelolaan yang nyata dan berkelanjutan di lapangan.
Ia mempertanyakan siapa yang mampu mengelola 97,5 juta hektare secara efektif, dan menyatakan bahwa pemerintah, NGO, atau masyarakat saja tidak cukup untuk menanggung beban tersebut.
Solusi yang ia ajukan adalah penerapan skema pengelolaan bersama atau co-management sebagai mekanisme utama.
Rokhmin mendefinisikan co-management sebagai pembagian hak, wewenang, tanggung jawab, manfaat, dan akuntabilitas antara negara dan komunitas lokal.
Ia juga menyoroti fenomena “paper parks” di mana kawasan konservasi hanya ada secara administratif tanpa pengelolaan, pengawasan, dan manfaat yang dirasakan komunitas pesisir.
Menurutnya, masalah itu terkait paradoks regulasi di mana Permen KP 21/2015 mengakui kemitraan dengan masyarakat tetapi Permen KP 31/2020 masih membatasi kewenangan sehingga kemitraan tidak otomatis menjadi kewenangan bersama.
Rokhmin mengkritik logika pemberian kewenangan yang seringkali mengakui wilayah masyarakat hukum adat tetapi kemudian menyerahkan pengelolaan formal kepada pemerintah sehingga komunitas kembali ditempatkan hanya sebagai mitra.
Ia mencontohkan praktik pengelolaan tradisional yang berumur ratusan tahun seperti Sasi di Maluku, Awig-Awig di Bali dan Lombok, Mane’e di Sulawesi, serta Panglima Laot di Aceh.
Menurutnya, sistem-sistem adat tersebut berpotensi terpinggirkan jika regulasi formal tidak memberikan ruang kewenangan yang memadai kepada masyarakat.
Rokhmin menegaskan bahwa partisipasi simbolik—misalnya hanya memberi masyarakat kursi dalam rapat—tidaklah cukup tanpa hak keputusan yang jelas.
Ia mengusulkan tangga transformasi tata kelola yang berurutan: dari konsultasi, partisipasi yang dilembagakan, pengakuan manajemen komunitas, hak keputusan bersama, hingga capaian Co-Governance.
Untuk mendukung argumennya, Rokhmin merujuk pada praktik internasional seperti FARMC di Filipina, TUMRA di Australia, hak Mātaitai di Selandia Baru, dan pengelolaan bersama Gwaii Haanas di Kanada.
Ia menekankan bahwa evolusi co-management bukan soal negara kehilangan kewenangan, melainkan kemampuan negara memilih kewenangan yang mesti dipertahankan, dibagi, atau dijalankan bersama masyarakat.
Rokhmin juga mengkritik fungsi pengawasan DPR RI yang menurutnya masih terlalu fokus pada capaian administratif seperti luas kawasan, izin yang diterbitkan, dan anggaran yang terserap.
Ia meminta indikator pengawasan diubah menuju hasil nyata, dengan ukuran ekologi (pemulihan habitat dan stok ikan), ekonomi (nilai legal dan adil dari zona pemanfaatan), sosial (manfaat untuk nelayan kecil dan Masyarakat Hukum Adat), serta tata kelola (keterlibatan keputusan dan kepatuhan aturan).
Sebagai kerangka kebijakan, ia merumuskan konsep pengelolaan kawasan konservasi yang menggabungkan zonasi efektif, pemanfaatan berkelanjutan, co-management, anggaran memadai, dan pengawasan berbasis hasil sebagai fondasi ekonomi biru.
Rokhmin menyoroti pula hadirnya Permen KP 7/2025 yang membuka ruang pemanfaatan kawasan konservasi untuk pariwisata dan riset sebagai faktor yang menegaskan kebutuhan transformasi regulasi.
Ia memperingatkan bahwa tanpa reformasi kewenangan dan peningkatan kualitas tata kelola, perluasan kawasan akan berujung pada administrasi yang kuat namun lemah dalam pengelolaan dan manfaat bagi masyarakat.
Rokhmin Dahuri dikenal sebagai mantan Menteri Kelautan dan Perikanan 2001-2004 serta menjabat sebagai Ketua Umum Masyarakat Akuakultur Indonesia (MAI).







