Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Medan, Robi Barus, mendesak Pemerintah Kota Medan segera menerapkan sistem tapping box secara menyeluruh untuk meningkatkan transparansi dan pengawasan terhadap penerimaan pajak daerah.
Permintaan itu disampaikan Robi ketika Fraksi PDI Perjuangan menyampaikan sikap akhir terhadap Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kota Medan Tahun Anggaran 2025 dalam rapat paripurna DPRD Kota Medan.
Robi menilai penjelasan wali kota mengenai belum diberlakukannya tapping box secara menyeluruh selama ini terkesan normatif dan belum menunjukkan langkah konkret.
Menurutnya, berbagai kendala yang dikemukakan seharusnya dapat diatasi bila ada komitmen kuat dari Pemerintah Kota Medan.
Ia mengingatkan keberhasilan daerah lain seperti Denpasar, Surabaya, Kabupaten Bandung, dan Batam dalam menerapkan tapping box untuk meminimalkan potensi kebocoran penerimaan pajak daerah.
Dengan merujuk contoh tersebut, Robi menegaskan bahwa Kota Medan juga mampu menerapkan sistem serupa apabila ada political will dari pimpinan daerah.
Di samping itu, Fraksi PDI Perjuangan menuntut agar seluruh rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) segera ditindaklanjuti, khususnya yang menyangkut penguatan sistem pengendalian internal.
Rekomendasi BPK lain yang harus menjadi perhatian adalah kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, pengelolaan aset daerah, serta optimalisasi penerimaan daerah.
Robi memperingatkan agar kelemahan pengendalian internal dan potensi kerugian keuangan daerah tidak terulang karena rekomendasi BPK tidak ditindaklanjuti.
Fraksi PDI Perjuangan juga mencatat bahwa pelaksanaan pembangunan Kota Medan belum sepenuhnya mencerminkan visi dan misi pemerintah daerah, dengan banyak program dalam RKPD Tahun 2025 belum berjalan optimal.
Ia menilai pertumbuhan ekonomi yang terjadi belum memberikan manfaat merata kepada masyarakat serta belum mampu menekan angka kemiskinan dan meningkatkan penyerapan tenaga kerja secara signifikan.
Sebagai bagian dari upaya pencegahan penyimpangan, Fraksi meminta Inspektorat Kota Medan memperkuat pengawasan terhadap seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) agar anggaran dan penerimaan pajak serta retribusi tidak bocor.
Selain itu, Fraksi mendorong Pemko Medan segera menyelesaikan pembayaran lahan milik masyarakat yang telah dimanfaatkan sebagai ruang terbuka hijau (RTH) dan memperbaiki pelayanan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG).
Fraksi juga mendesak realisasi pemasangan 1.000 titik lampu penerangan jalan umum (LPJU) berbasis lampu LED pada 2026 sebagai bagian dari perbaikan infrastruktur kota.
Meski mengajukan sejumlah catatan dan rekomendasi, Fraksi PDI Perjuangan pada akhirnya menyatakan menerima dan menyetujui Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kota Medan Tahun Anggaran 2025 untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah.







