Dwi Rio Sambodo memastikan bahwa sengketa lahan di Jalan Kwini, Jakarta Pusat, akan masuk dalam perhatian Satgas Reforma Agraria yang dibentuk DPRD DKI Jakarta.
Rio menjelaskan wilayah tersebut termasuk daftar lokasi yang akan ditinjau sebagai bagian dari upaya penyelesaian konflik agraria di ibu kota.
Sebab itu, Pansus PTSL dan Reforma Agraria DPRD DKI kembali diaktifkan untuk mempercepat penyelesaian masalah pertanahan.
Pansus bertugas mengawal penerbitan sertifikat untuk tanah yang sudah dinyatakan clean and clear serta menangani sengketa sesuai Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2023 tentang Percepatan Pelaksanaan Reforma Agraria.
Pansus telah merekomendasikan pembentukan Satgas Reforma Agraria di seluruh wilayah DKI Jakarta.
Satgas ini akan bekerja di bawah Gugus Tugas Reforma Agraria yang diketuai oleh Gubernur DKI Jakarta.
Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) DKI Jakarta ditunjuk sebagai ketua harian Satgas tersebut.
Menurut Rio, dalam rapat kelima Pansus diputuskan pembentukan Satgas Reforma Agraria DKI Jakarta secara formal.
Pansus menjadwalkan kunjungan secara random sampling pada tanggal 1 Juli ke beberapa titik di setiap kota administrasi di DKI Jakarta.
Jalan Kwini menjadi salah satu lokasi pengaduan yang akan ditindaklanjuti pada kunjungan tersebut.
Kunjungan Rio ke Jalan Kwini pada Senin, 29/6/2026, merupakan tindak lanjut atas undangan warga dan bertujuan melihat kondisi lapangan sebelum peninjauan resmi.
Diskusi publik bersama warga digelar untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang hak dan kewajiban dalam persoalan agraria.
Rio berharap melalui diskusi warga dapat memahami langkah hukum yang dapat ditempuh dalam menghadapi sengketa pertanahan.
Warga pelapor telah menyampaikan pengaduan ke berbagai lembaga, antara lain BPN, TNI, DPR RI, DPRD, dan Ombudsman.
Rio meminta seluruh institusi tersebut menjalankan kewenangannya secara objektif dalam menindaklanjuti laporan masyarakat.
Satu isu penting yang disorot adalah penerbitan sertifikat hak pakai yang dipersoalkan warga.
Ombudsman diberi kewenangan oleh undang-undang untuk menilai penerbitan administrasi kenegaraan termasuk sertifikat tanah, sehingga diharapkan dapat menginvestigasi prosedur yang ditempuh.
Jika ditemukan proses yang tidak sesuai ketentuan, akan ada tindak lanjut sesuai mekanisme hukum yang berlaku, kata Rio.
Rio menegaskan penyelesaian polemik di Jalan Kwini akan dijalankan berdasarkan aturan hukum dan melalui koordinasi lintas lembaga.
Semua institusi akan diajak berkomunikasi agar persoalan tersebut dapat diselesaikan secara adil, ujarnya.
Wa Ode Herlina, anggota DPRD DKI dari Fraksi PDI Perjuangan, menyatakan konflik bermula dari keluhan warga yang telah menempati lahan selama puluhan tahun.
Warga merasa terkejut saat muncul klaim kepemilikan dan pemasangan plang oleh pihak Kodam di kawasan tersebut.
Wa Ode menambahkan Badan Bantuan Hukum untuk Rakyat (BBHR) DPC PDI Perjuangan Jakpus telah memberikan pendampingan hukum sejak awal perkara mencuat.
Ia mendesak pemerintah, termasuk pihak TNI, mengedepankan dialog dan menghindari langkah sepihak sebelum status hukum tanah jelas.
Wa Ode mengharapkan kepastian hukum bagi warga yang telah lama menghuni kawasan tersebut melalui mekanisme yang sesuai peraturan perundang-undangan.







