Anggota Komisi XIII DPR RI Rieke Diah Pitaloka mengajukan tiga langkah strategis untuk memperkuat penerapan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor).
Tujuan usulan tersebut adalah mengokohkan kepastian hukum, menjaga rasa keadilan, dan memulihkan kepercayaan publik terhadap proses peradilan pidana.
Rieke memaparkan rekomendasi itu dalam kajian akademik berjudul “Negara Hukum Diuji: Apakah Pasal 3 UU Tipikor Diterapkan dengan Satu Standar? Studi Kasus Perkara Isa Rachmatarwata dan Nadiem Anwar Makarim”.
Usulan pertama meminta Mahkamah Agung menyusun Pedoman Yurisprudensi Nasional untuk penerapan Pasal 3 UU Tipikor.
Pendokumentan yurisprudensi itu diminta memuat integrasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016 dan parameter yang jelas mengenai penyalahgunaan kewenangan.
Usulan kedua mendorong harmonisasi antara UU Tipikor dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.
Harmonisasi dimaksudkan untuk mempertegas perbedaan antara kesalahan kebijakan (policy error), maladministrasi, penyalahgunaan wewenang administratif, dan tindak pidana korupsi.
Usulan ketiga meminta DPR RI melalui fungsi pengawasannya menginisiasi evaluasi nasional terhadap konsistensi penerapan Pasal 3 UU Tipikor.
Evaluasi ini diharapkan menjadi bagian dari reformasi sistem peradilan pidana secara menyeluruh.
Rieke menegaskan bahwa inisiatif pengawasan legislatif tidak dimaksudkan sebagai intervensi terhadap independensi kekuasaan kehakiman.
Ia menyatakan fungsi pengawasan DPR RI merupakan amanat konstitusional sebagaimana diatur dalam Pasal 20A ayat (1) UUD 1945, Sumpah/Janji Anggota DPR RI, serta UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MD3 yang terakhir diubah melalui UU Nomor 13 Tahun 2019.
Menurut Rieke, pula, Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 menghendaki agar norma hukum yang sama diterapkan dengan parameter yang serupa kepada setiap warga negara.
Dalam kajiannya, Rieke menggunakan perkara Isa Rachmatarwata (kasus Jiwasraya) dan perkara pengadaan Chromebook di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) sebagai studi kasus untuk menguji konsistensi penerapan pasal penyalahgunaan kewenangan.
Pada perkara Jiwasraya disebutkan penerbitan Surat Nomor S.10214/BL/2009 mengenai Pencatatan Produk Asuransi Baru Super Jiwasraya Plan yang dinilai bertentangan dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 422/KMK.06/2003, dengan kerugian negara sebesar Rp16,8 triliun.
Dalam perkembangan kasus tersebut, Mahkamah Agung melalui putusan kasasi tanggal 2 Juli 2026 memperberat hukuman terdakwa menjadi dua tahun penjara disertai denda Rp200 juta.
Sementara itu, perkara pengadaan Chromebook yang terkait dengan dugaan kerugian negara sekitar Rp1,5 triliun menghasilkan vonis oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat pada 30 Juni 2026.
Hakim pada tingkat pertama menjatuhkan pidana 10 tahun penjara, denda Rp1 miliar, serta uang pengganti sebesar Rp809,59 miliar, dan putusan tersebut masih berada dalam proses upaya hukum.
Rieke menekankan pentingnya ketaatan pada Putusan MK Nomor 25/PUU-XIV/2016 yang mengubah delik korupsi dari delik formal menjadi delik materiil.
Implikasi putusan ini adalah bahwa penerapan pasal korupsi harus didasarkan pada pembuktian adanya kerugian keuangan negara yang aktual (actual loss), bukan sekadar potensi kerugian (potential loss).
Ia mengajukan pertanyaan konstitusional mengenai apakah standar pembuktian penyalahgunaan kewenangan, hubungan kausal, dan penerapan Putusan MK tersebut telah dijalankan secara konsisten.
Menurut Rieke, konsistensi tersebut merupakan prasyarat utama untuk menjamin kepastian hukum dan menumbuhkan rasa keadilan di mata publik.







