• Index Berita
  • Privacy Policy
Kamis, November 19, 2026
Jenggala.id
Advertisement
  • News
  • Politik
  • Hukum
  • Olahraga
  • Gaya Hidup
  • Teknologi
  • Lokalistik
No Result
View All Result
  • News
  • Politik
  • Hukum
  • Olahraga
  • Gaya Hidup
  • Teknologi
  • Lokalistik
No Result
View All Result
Jenggala.id
No Result
View All Result

Home » News » Rieke Usul Penguatan Pasal 3 UU Tipikor soal Isa dan Nadiem

Rieke Usul Penguatan Pasal 3 UU Tipikor soal Isa dan Nadiem

Jenggala 005 by Jenggala 005
Juli 8, 2026 22:00
in News, Pemerintah, Politik
0
Rieke Usul Penguatan Pasal 3 UU Tipikor soal Isa dan Nadiem

Soroti Kasus Isa Rachmatarwata dan Nadiem Makarim, Rieke Diah Pitaloka Usulkan Penguatan Pasal 3 UU Tipikor

0
SHARES
6
VIEWS
Summarize with ChatGPTShare to Facebook
ADVERTISEMENT

Anggota Komisi XIII DPR RI Rieke Diah Pitaloka mengajukan tiga langkah strategis untuk memperkuat penerapan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor).

Tujuan usulan tersebut adalah mengokohkan kepastian hukum, menjaga rasa keadilan, dan memulihkan kepercayaan publik terhadap proses peradilan pidana.

Berita Terkait

Babinsa Pakisan Hadiri Pil BPD, Perkuat Tata Kelola Desa

Lanud Rsn Ditanami Ribuan Pohon, Dipuji Pangkodau I

Rieke memaparkan rekomendasi itu dalam kajian akademik berjudul “Negara Hukum Diuji: Apakah Pasal 3 UU Tipikor Diterapkan dengan Satu Standar? Studi Kasus Perkara Isa Rachmatarwata dan Nadiem Anwar Makarim”.

Usulan pertama meminta Mahkamah Agung menyusun Pedoman Yurisprudensi Nasional untuk penerapan Pasal 3 UU Tipikor.

Pendokumentan yurisprudensi itu diminta memuat integrasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016 dan parameter yang jelas mengenai penyalahgunaan kewenangan.

Usulan kedua mendorong harmonisasi antara UU Tipikor dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Harmonisasi dimaksudkan untuk mempertegas perbedaan antara kesalahan kebijakan (policy error), maladministrasi, penyalahgunaan wewenang administratif, dan tindak pidana korupsi.

Usulan ketiga meminta DPR RI melalui fungsi pengawasannya menginisiasi evaluasi nasional terhadap konsistensi penerapan Pasal 3 UU Tipikor.

Evaluasi ini diharapkan menjadi bagian dari reformasi sistem peradilan pidana secara menyeluruh.

Rieke menegaskan bahwa inisiatif pengawasan legislatif tidak dimaksudkan sebagai intervensi terhadap independensi kekuasaan kehakiman.

Ia menyatakan fungsi pengawasan DPR RI merupakan amanat konstitusional sebagaimana diatur dalam Pasal 20A ayat (1) UUD 1945, Sumpah/Janji Anggota DPR RI, serta UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MD3 yang terakhir diubah melalui UU Nomor 13 Tahun 2019.

Menurut Rieke, pula, Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 menghendaki agar norma hukum yang sama diterapkan dengan parameter yang serupa kepada setiap warga negara.

Dalam kajiannya, Rieke menggunakan perkara Isa Rachmatarwata (kasus Jiwasraya) dan perkara pengadaan Chromebook di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) sebagai studi kasus untuk menguji konsistensi penerapan pasal penyalahgunaan kewenangan.

Pada perkara Jiwasraya disebutkan penerbitan Surat Nomor S.10214/BL/2009 mengenai Pencatatan Produk Asuransi Baru Super Jiwasraya Plan yang dinilai bertentangan dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 422/KMK.06/2003, dengan kerugian negara sebesar Rp16,8 triliun.

Dalam perkembangan kasus tersebut, Mahkamah Agung melalui putusan kasasi tanggal 2 Juli 2026 memperberat hukuman terdakwa menjadi dua tahun penjara disertai denda Rp200 juta.

Sementara itu, perkara pengadaan Chromebook yang terkait dengan dugaan kerugian negara sekitar Rp1,5 triliun menghasilkan vonis oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat pada 30 Juni 2026.

Hakim pada tingkat pertama menjatuhkan pidana 10 tahun penjara, denda Rp1 miliar, serta uang pengganti sebesar Rp809,59 miliar, dan putusan tersebut masih berada dalam proses upaya hukum.

Rieke menekankan pentingnya ketaatan pada Putusan MK Nomor 25/PUU-XIV/2016 yang mengubah delik korupsi dari delik formal menjadi delik materiil.

Implikasi putusan ini adalah bahwa penerapan pasal korupsi harus didasarkan pada pembuktian adanya kerugian keuangan negara yang aktual (actual loss), bukan sekadar potensi kerugian (potential loss).

Ia mengajukan pertanyaan konstitusional mengenai apakah standar pembuktian penyalahgunaan kewenangan, hubungan kausal, dan penerapan Putusan MK tersebut telah dijalankan secara konsisten.

Menurut Rieke, konsistensi tersebut merupakan prasyarat utama untuk menjamin kepastian hukum dan menumbuhkan rasa keadilan di mata publik.

Tags: DPRgerakcepatindonesiaunggulPDI PerjuanganPDIPrieke diah pitaloka
SummarizeShare

Berita Terkait

Babinsa Pakisan Hadiri Pil BPD, Perkuat Tata Kelola Desa

Babinsa Pakisan Hadiri Pil BPD, Perkuat Tata Kelola Desa

by Jenggala 005
November 19, 2026
0

Pemilihan anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Pakisan periode 2027–2035 digelar di Aula Balai Desa Pakisan, Kecamatan Cawas, Kabupaten Klaten pada Senin (17/11/2026). Acara dihadiri Babinsa Desa Pakisan,...

Lanud Rsn Ditanami Ribuan Pohon, Dipuji Pangkodau I

Lanud Rsn Ditanami Ribuan Pohon, Dipuji Pangkodau I

by Jenggala 005
November 18, 2026
0

Aksi penghijauan dengan penanaman 1.700 pohon dilaksanakan di Kawasan Arming Dearming Taxiway Paralel Lanud Roesmin Nurjadin pada Kamis (19/11/26). Panglima Kodau I Marsdya TNI Erwin Sugiandi, M.Han., memberi...

HUT 12 Lanal Nias: Pistol Eksekutif dengan Forkada&Mitra

HUT 12 Lanal Nias: Pistol Eksekutif dengan Forkada&Mitra

by Jenggala 005
November 18, 2026
0

Selasa (17/11/2026), Lapangan Tembak Rhee Dharma Shanty Lanal Nias di Jalan Baloho Indah, Telukdalam, Nias Selatan dipenuhi peserta dan tamu undangan. Acara utama adalah Menembak Pistol Eksekutif yang...

HUT Marinir 81: Korps Marinir Gelar Lomba Pistol Eksekutif

HUT Marinir 81: Korps Marinir Gelar Lomba Pistol Eksekutif

by Jenggala 005
November 18, 2026
0

Korps Marinir menggelar Lomba Menembak Pistol Eksekutif Internal dalam rangka HUT Korps Marinir ke-81 tahun 2026. Kompetisi berlangsung di lapangan tembak Jusman Puger, Kesatrian Marinir Hartono Cilandak. Ajang...

Next Post
Dirut RRI: Banyak Organisasi Gagal Meski Punya Renstra Baik

Dirut RRI: Banyak Organisasi Gagal Meski Punya Renstra Baik

Popular Story

  • Download MP3 Lagu Rhoma Irama Lengkap Terpopuler

    Download MP3 Lagu Rhoma Irama Lengkap Terpopuler

    607 shares
    Share 243 Tweet 152
  • 4 Potret Seksi Wulan Guritno yang Buat Warganet Salah Tingkah

    252 shares
    Share 101 Tweet 63
  • Kelainan Ibu Muda Jambi Cabuli 17 Bocah Terbongkar

    140 shares
    Share 56 Tweet 35
  • Siapa Suami Puan Maharani? Berikut Profil Lengkapnya

    133 shares
    Share 53 Tweet 33
  • Kumpulan Lagu Armada Band Terbaru DOWNLOAD MP3 Lengkap

    108 shares
    Share 43 Tweet 27
Update Harga Emas Harian di https://hasanah.id
Update Harga Emas Harian di https://hasanah.id
Jenggala.id

Jenggala.id menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya seputar peristiwa nasional, politik, ekonomi, hingga gaya hidup. Update informasi harian Anda di sini.

Follow us




  • Index Berita
  • Privacy Policy

© 2026 Jenggala.id - Design by MFCTeam.

No Result
View All Result
  • about us
  • Index Berita
  • Info Iklan
  • Jenggala.id
  • Karir
  • Kontak
  • MFCTeam Network
  • Pedoman Media Siber
  • Privacy Policy

© 2026 Jenggala.id - Design by MFCTeam.