Sidang perdana pengajuan Peninjauan Kembali (PK) atas perkara Nikita Mirzani berlangsung di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan pada Rabu (24/6).
Anggota Komisi XIII DPR RI, Rieke Diah Pitaloka, tampak hadir dalam persidangan tersebut.
Rieke menegaskan bahwa kehadirannya dilandasi oleh tugas pengawasan parlemen terhadap penegakan hukum dan etika peradilan.
Ia menolak anggapan bahwa kehadiran tersebut bermaksud mengintervensi proses kasus atau memengaruhi putusan pengadilan.
“Kehadiran saya di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan bukan untuk mengintervensi proses hukum ataupun memengaruhi putusan pengadilan. Kehadiran ini merupakan pelaksanaan fungsi pengawasan konstitusional DPR RI yang dijamin UUD NRI Tahun 1945,” ujar Rieke.
Rieke menyampaikan sejumlah kejanggalan dalam penanganan perkara yang menurutnya perlu klarifikasi demi menjaga kepercayaan publik.
Salah satu perhatian utamanya adalah perubahan hukuman dari empat tahun penjara pada tingkat pertama menjadi enam tahun penjara beserta denda Rp1 miliar pada tingkat banding, yang kemudian diperkuat oleh Mahkamah Agung (MA).
Rieke memaparkan kronologi proses kasasi yang menurutnya menunjukkan akselerasi pemeriksaan berbarengan dengan jeda administratif yang mencurigakan.
15 Desember 2025: Permohonan kasasi diajukan.
24 Desember 2025: Memori kasasi disampaikan.
14 Januari 2026: Berkas diterima Sekretariat MA.
12 Maret 2026: Berkas didistribusikan kepada majelis hakim.
13 Maret 2026: Putusan kasasi langsung dijatuhkan (hanya berselang satu hari setelah distribusi).
26 Mei 2026: Salinan resmi putusan baru diterima oleh pihak terkait.
Rieke menyatakan fakta-fakta itu menimbulkan pertanyaan mengenai dasar perubahan putusan, kecepatan pemeriksaan setelah distribusi, serta lamanya waktu sampai salinan putusan diterima.
Menurutnya, pertanyaan tersebut merupakan bagian dari pengawasan publik yang sah dan bukan tuduhan langsung.
Ia juga mengaitkan sorotan ini dengan perkara kematian Dini Sera Afrianti yang melibatkan Ronald Tannur.
Rieke menunjuk bahwa Ketua Majelis Kasasi perkara Nikita Mirzani adalah Hakim Agung Soesilo, yang sebelumnya mengeluarkan pendapat berbeda (dissenting opinion) dalam perkara Ronald Tannur terkait pembuktian dan keyakinan hakim.
Ia mencatat adanya laporan dugaan pelanggaran etik hakim yang dilayangkan ke Komisi Yudisial (KY); majelis kasasi perkara Ronald Tannur dilaporkan pada November 2024.
Keluarga dan kuasa hukum Nikita Mirzani juga mengajukan pengaduan serupa ke KY pada Mei 2026.
Sebagai tindakan konkret dari fungsi pengawasan, Rieke mengajukan tiga rekomendasi strategis.
1. Kepada Komisi Yudisial: Segera melakukan pemeriksaan secara independen, objektif, dan profesional atas laporan etika hakim yang telah diterima.
2. Kepada Badan Pengawasan Mahkamah Agung: Mengevaluasi total administrasi perkara, termasuk ketepatan waktu distribusi berkas, pemeriksaan perkara, hingga penyampaian salinan putusan.
3. Kepada Kejaksaan Agung RI: Mengambil langkah hukum tegas apabila di kemudian hari ditemukan bukti permulaan yang cukup terkait dugaan suap, gratifikasi, pengondisian perkara, atau tindak pidana peradilan lainnya.
Rieke menegaskan bahwa seluruh tindakannya dimaksudkan untuk memperjuangkan proses hukum yang adil, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan (due process of law).
“Keadilan bagi Dini Sera dan keadilan bagi Nikita Mirzani bukanlah dua hal yang bertentangan. Keduanya menuntut satu prinsip yang sama, yakni penegakan hukum yang konsisten dan penegakan etika hakim yang tidak pandang bulu,” pungkasnya.







