Anggota Komisi XIII DPR RI, Rieke Diah Pitaloka, meminta agar penguatan mandat Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan melalui Perpres Nomor 8 Tahun 2024 benar-benar meningkatkan perlindungan korban di lapangan.
Pernyataan itu disampaikan Rieke saat Rapat Dengar Pendapat Komisi XIII dengan Komnas Perempuan dan Komnas HAM di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (16/7).
Ia menilai perubahan kewenangan dan restrukturisasi yang diatur dalam Perpres belum diikuti oleh peningkatan layanan pemulihan dan penanganan langsung bagi korban.
Menurut Rieke, meskipun Perpres memperluas fungsi analisis isu kerentanan perempuan, koordinasi lintas sektor, dan restrukturisasi organisasi, realisasi di lapangan masih terkendala birokrasi sehingga efektivitasnya belum optimal.
Komnas Perempuan melaporkan kinerja sepanjang tahun 2025 berupa 49 produk pengetahuan dan 31 instrumen kerja.
Lembaga itu juga mencatat 55 rekomendasi kebijakan, 4.597 pengaduan, dan 3.682 kasus kekerasan berbasis gender terhadap perempuan (KBGtP) yang ditangani pada 2025.
Hingga 30 Juni 2026, Komnas Perempuan menerima 1.833 pengaduan.
Dari jumlah tersebut, 1.279 kasus telah ditindaklanjuti, sedangkan 554 kasus masih tertahan karena kendala teknis dan operasional.
Rieke mengingatkan bahwa mayoritas kasus masih terjadi dalam ranah personal, sementara insiden kekerasan berbasis gender di ruang digital mengalami kenaikan.
Ia juga mencatat masalah tindak lanjut terhadap rekomendasi kebijakan; dari 55 rekomendasi yang dikeluarkan, baru tujuh yang mendapatkan tindakan lanjutan.
Anggota legislatif itu mengkritik ketimpangan alokasi anggaran Komnas Perempuan, yang menurutnya kurang berpihak pada korban.
Realisasi anggaran tahun 2025 tercatat mencapai 89,79 persen.
Namun, alokasi APBN 2026 menunjukkan distribusi yang timpang, dengan 85,65% anggaran untuk dukungan manajemen internal dan hanya 4,49% untuk penanganan serta pemulihan korban di lapangan.
Rieke menegaskan bahwa memperbesar struktur organisasi tanpa memperkuat layanan langsung kepada korban tidak akan mampu menjawab lonjakan pengaduan.
Ia juga menyoroti temuan Badan Pemeriksa Keuangan terkait tata kelola kepegawaian internal Komnas Perempuan, dan meminta temuan tersebut dijadikan momentum evaluasi menyeluruh.
Rieke mendesak DPR dan pemerintah menata kembali kebijakan anggaran agar alokasi fiskal diarahkan memperkuat layanan pengaduan daerah, pemulihan psikologis korban, serta penanganan kekerasan siber.
Menurutnya, proporsi belanja publik harus mencerminkan kebutuhan nyata masyarakat dan korban di lapangan, bukan sekadar kebutuhan administratif lembaga.







