Anggota Komisi XIII DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Rieke Diah Pitaloka, menegaskan bahwa penguatan koperasi dan pembangunan desa wajib dilaksanakan dengan prinsip tata kelola yang bersih.
Ia menyampaikan kekhawatiran terhadap desain pelaksanaan program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang berpotensi menimbulkan masalah hukum dan praktik monopoli.
Berdasarkan kajian yang dipaparkan Rieke, salah satu isu utama adalah pergeseran peran koperasi sehingga tidak lagi menjadi pelaku utama pembangunan.
Rieke menjelaskan bahwa koperasi berisiko berubah posisi dari subjek pembangunan menjadi sekadar objek pelaksanaan program.
Politikus PDI Perjuangan itu juga menunjuk keterlibatan PT Agrinas dalam ekosistem program sebagai titik rawan.
Menurutnya, pemberian porsi tugas yang terlalu besar kepada satu entitas dapat memicu sentralisasi yang merugikan tata kelola.
Ia merinci beberapa dampak negatif yang mungkin muncul akibat pemusatan tersebut.
– Pemusatan kewenangan termasuk pengelolaan aset, proses pengadaan, dan penguasaan informasi pada satu simpul.
– Melemahnya mekanisme pengawasan yang seharusnya menjaga keseimbangan (check and balances).
– Penurunan tingkat transparansi dan akuntabilitas publik dalam pelaksanaan program.
– Meningkatnya peluang terjadinya penyimpangan atau penyelewengan di lapangan.
Rieke juga memperingatkan pemerintah mengenai batasan penggunaan Instruksi Presiden (Inpres) sebagai dasar kebijakan.
Ia menegaskan bahwa Inpres tidak boleh dipakai untuk mengalihkan kewenangan yang telah diatur oleh peraturan yang lebih tinggi.
Menurut Rieke, setiap kebijakan eksekutif mesti menghormati hierarki peraturan perundang-undangan untuk mencegah sengkarut hukum di masa mendatang.
Ia menekankan bahwa percepatan pelaksanaan program tidak boleh mengorbankan ketepatan regulasi dan tata kepemerintahan yang akuntabel.
Dalam keterangan tertulisnya pada Selasa (30/6/2026), Rieke menyerukan agar kebijakan diarahkan pada prinsip keterbukaan dan keberpihakan kepada kepentingan rakyat.







