Anggota Komisi XIII DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Rieke Diah Pitaloka, meminta agar kasus kematian dokter Eliza Princila Utami Pakaenoni ditangani secara independen dan transparan.
Pernyataan itu disampaikan Rieke dalam keterangan tertulis pada Senin (29/6).
Rieke menekankan perlunya pemeriksaan menyeluruh terhadap dugaan intimidasi dan tekanan psikologis yang dialami korban saat menjalankan tugas medis.
Ia mengingatkan bahwa bila ada indikasi keterlibatan pejabat publik, peristiwa tersebut tidak bisa dipandang semata-mata sebagai masalah etik.
Politikus PDI Perjuangan itu juga menyebut bahwa Indonesia telah meratifikasi Convention Against Torture (CAT) melalui UU Nomor 5 Tahun 1998.
Oleh karena itu, menurut Rieke, dugaan perlakuan kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan martabat oleh state actor harus diproses dalam perspektif hak asasi manusia.
Jika penyidikan menemukan adanya hubungan kausal antara intimidasi atau tekanan psikologis berat dengan kematian dokter yang akrab disapa dr. Icha, Rieke meminta penyidik mempertimbangkan penerapan pasal pidana berlapis.
Ia menyebut sejumlah ketentuan yang perlu diperhatikan, yakni Pasal 462, Pasal 466, Pasal 468, serta Pasal 58 juncto Pasal 59 UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, sepanjang seluruh unsur pidananya terpenuhi.
Rieke mengajukan tiga tuntutan konkret kepada pemerintah dan aparat penegak hukum terkait kasus ini.
Pertama, ia mendesak Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur (Polda NTT) agar menangani perkara ini secara profesional dan menerapkan pasal pidana berlapis jika bukti menunjukkan unsur delik terpenuhi.
Kedua, Rieke meminta Kementerian Hukum dan HAM, Komnas HAM, serta Komnas Perempuan turun langsung untuk menginvestigasi indikasi pelanggaran HAM dan memastikan pemenuhan kewajiban negara berdasarkan CAT.
Ketiga, ia menyerukan agar Kementerian Kesehatan bersama organisasi profesi memperkuat perlindungan hukum bagi tenaga kesehatan dari segala bentuk intimidasi, kekerasan fisik maupun psikis, serta intervensi pejabat.
Rieke menegaskan tidak boleh ada impunitas dalam kasus semacam ini.
“Tidak boleh ada impunitas. Melindungi tenaga kesehatan adalah bagian dari melindungi hak asasi manusia dan hak masyarakat atas pelayanan kesehatan yang aman dan bermartabat,” tegas Rieke.







