Anggota Komisi XIII DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Rieke Diah Pitaloka, menanggapi usulan perubahan kebijakan dwikewarganegaraan terbatas yang diajukan Presiden Prabowo Subianto untuk talenta unggul Indonesia.
Rieke menyatakan dukungan pada tujuan menarik kembali ilmuwan, diaspora, dan atlet terbaik, namun menekankan perlunya pembahasan yang melibatkan lintas komisi melalui Panitia Khusus.
Ia meminta agar Pimpinan DPR RI segera membentuk Pansus Gabungan ketika proses legislasi dimulai guna memastikan kajian menyeluruh.
Menurut Rieke, akselerasi pemulangan talenta diperlukan untuk memperkuat daya saing nasional di panggung global.
Namun, ia mengingatkan bahwa parlemen wajib mengawal agar kebijakan tersebut konsisten dengan konstitusi dan kepentingan nasional.
Rieke memberi catatan agar rancangan undang-undang tidak membuka celah hukum yang berpotensi membahayakan negara atau memicu diskriminasi sosial.
Untuk itu, ia mengusulkan keterlibatan Komisi XIII (Hukum dan HAM), Komisi I (Pertahanan dan Keamanan), serta Komisi X (Riset dan Olahraga) dalam Pansus Gabungan.
Ia berargumen bahwa masalah kewarganegaraan melampaui aspek administrasi hukum dan menyentuh pertahanan geopolitik, loyalitas ideologis, serta ekosistem riset nasional.
Usulan dwikewarganegaraan terbatas itu disampaikan Presiden Prabowo saat menyampaikan Penyampaian Rancangan Undang-Undang (RUU) APBN 2027 dan Nota Keuangan di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (14/8/2026).
Dalam pidatonya, Prabowo menyoroti jutaan diaspora Indonesia yang berprofesi sebagai ilmuwan, dokter, insinyur, ahli kecerdasan buatan (AI), peneliti, pengusaha, seniman, hingga atlet kelas dunia.
Prabowo mencatat sebagian dari mereka terpaksa melepaskan status WNI karena tuntutan karier, keluarga, atau pengabdian di luar negeri.
Ia menyarankan agar negara tidak memaksa talenta tersebut memilih antara kesempatan berkiprah di tingkat global dan ikatan dengan Tanah Air.
Pemerintah berkomitmen merancang kebijakan secara selektif dan terukur dengan mekanisme ketat, termasuk uji integritas, kewajiban yang jelas, serta perlindungan terhadap keamanan dan kepentingan negara.
Rieke menyampaikan pendapatnya melalui keterangan resmi, Minggu (16/8).







