Anggota Komisi XIII DPR RI Rieke Diah Pitaloka menilai alokasi anggaran untuk perlindungan perempuan jauh dari proporsional menghadapi lonjakan kasus kekerasan.
Data menunjukkan sepanjang 2025 jumlah korban kekerasan mencapai 38.810 orang, naik 9,2 persen dari 35.533 orang pada tahun sebelumnya.
Pernyataan Rieke disampaikan saat memaparkan Laporan Sinergi Database Kekerasan terhadap Perempuan di Jakarta pada Kamis (13/8/2026).
Ia menekankan bahwa data yang meningkat seharusnya diikuti oleh peningkatan kapasitas anggaran dan sistem perlindungan yang memadai.
Rieke mendesak pemerintah tidak sekadar mencatat angka, tetapi memastikan alokasi anggaran yang mampu menjamin keselamatan masyarakat.
Sorotan khusus diarahkan pada pembatalan penambahan pagu anggaran untuk Komnas Perempuan pada tahun anggaran 2027.
Berdasarkan kesimpulan Rapat Dengar Pendapat Komisi XIII DPR RI pada 15 Juni 2026, pagu awal Komnas Perempuan sebesar Rp133,54 miliar disepakati ditambah Rp114,25 miliar sehingga total menjadi Rp247,79 miliar.
Namun pada 5 Agustus 2026 terbit Surat Bersama Menteri Keuangan dan Bappenas yang mengembalikan pagu indikatif Komnas Perempuan ke angka semula, yaitu Rp133,54 miliar.
Penghapusan tambahan anggaran yang telah disepakati itu disebut Rieke sebagai langkah sepihak yang menimbulkan pertanyaan mengenai kedudukan lembaga legislatif dalam proses penganggaran.
Rieke juga memaparkan ketidakseimbangan struktur postur anggaran Komnas Perempuan dari pagu Rp133,54 miliar (BA 074).
Dalam alokasi tersebut porsi dukungan manajemen mencapai Rp99,14 miliar atau sekitar 74,2 persen, sementara program substantif HAM dan perlindungan korban hanya mendapatkan Rp34,4 miliar atau 25,8 persen.
Ketimpangan serupa terlihat pada usulan awal pagu indikatif Rp39,3 miliar, di mana Rp27,5 miliar (70 persen) dialokasikan untuk operasional manajemen dan Rp11,7 miliar (30 persen) untuk program substantif.
Akibatnya Komnas Perempuan harus mengajukan alokasi darurat sebesar Rp14,9 miliar untuk menutup kebutuhan program prioritas.
Rieke menilai kondisi ini menunjukkan bahwa upaya pencegahan kekerasan terhadap perempuan masih dipandang rendah dalam penentuan prioritas anggaran negara.







