Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Batam menerima kunjungan kerja spesifik dari Komisi XIII DPR RI.
Agenda utama kunjungan adalah membahas penguatan tugas dan fungsi keimigrasian di wilayah yang menjadi salah satu pintu gerbang internasional dengan tingkat mobilitas tinggi.
Kedatangan delegasi legislatif juga dimanfaatkan untuk melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas imigrasi di lapangan.
Anggota Komisi XIII DPR RI, Rieke Diah Pitaloka, menyampaikan adanya sejumlah catatan serius terkait pengawasan keimigrasian di Provinsi Kepulauan Riau.
Rieke menyoroti masalah seperti tingginya tindak pidana perdagangan orang (TPPO), keberangkatan pekerja migran Indonesia (PMI) nonprosedural, serta penyalahgunaan izin tinggal oleh warga negara asing (WNA).
Politisi tersebut memfokuskan perhatian pada dugaan kasus pemerasan terhadap WNA yang terjadi di Pelabuhan Internasional Batam Center.
Kasus itu dinilai mencoreng citra penegakan hukum dan pelayanan keimigrasian di mata publik maupun internasional.
Menurut Rieke, modus yang dilaporkan melibatkan pengarahan korban yang terindikasi dokumennya tidak lengkap ke ruang pemeriksaan lanjutan.
Dalam waktu yang sama, muncul pihak ketiga yang mengaku sebagai agen dan melakukan negosiasi ilegal dengan petugas keimigrasian.
Praktik semacam ini dinilai Rieke dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap layanan imigrasi.
Menanggapi temuan itu, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Kepulauan Riau, Guntur Sahat Hamonangan, menyatakan komitmen untuk melakukan pembenahan internal.
Guntur berjanji akan meningkatkan kualitas layanan dan memperketat fungsi pengawasan di wilayah Kepulauan Riau.
Ia menyebut kunjungan Komisi XIII sebagai momentum untuk memperkuat sinergi antara legislatif dan Direktorat Jenderal Imigrasi.
Dukungan dari Komisi XIII diharapkan dapat mendorong peningkatan kualitas pelayanan keimigrasian serta penguatan pengawasan, khususnya di Kota Batam.
Kegiatan kunjungan berlangsung pada Selasa (24/6).







